Dari “Law of War” sampai ke “International Humanitarian Law”


Morris Greenspan pernah menulis “War like most other field of human activity, today is regulated and contained by a body of laws” (Morris Greenspan, 1959:4)

Silent Enim Leges Inter Arma, hukum terhenti ketika perperangan terjadi merupakan ungkapan lama sebelum adanya hukum yang mengatur dalam perperangan atau dikenal dengan Hukum Perang (law of war). Hukum perang merupakan bagian dari Hukum Internasional dan sebagian besar merupakan hukum tertulis dan menjadi hukum tertua dari hukum internasional yang dikodifikasi. Bagian terbesar dari hukum perang yang tertulis ini terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa (Geneva Convention) 1949, yang keseluruhannya terdiri dari 427 pasal yang diprakarsai oleh International Committee of the Red Cross (ICRC). Geneva Convention ini juga merupakan perkembangan ide dari Henry Dunan Dalam bukunya A Memory of Solferino tahun 1862 perang antara Austro-Sardinian.

Banyak dari akademisi dunia mencoba menjelaskan pengertian hukum perang, diantara Lauterspacht menjelaskan: Laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare. ¹Kemudian menurut J.G Starke menjelaskan Hukum Perang is the laws consist of the limits set by International law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict. Kemudian dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pembagian hukum perang sebagai:

  1. Jus ad bellum, Hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara menginisiasi sebuah peperang, bagaimana sebuah negara memulai kekuatan dalam perang,
  2. Jus ad bello, hukum yang mengatur ketika perperangan sudah terjadi.

Selain dua hukum yang mengatur sebelum dan saat terjadinya perang, terdapat Jus Post bellum yaitu hukum yang mengatur akhir sebuah perang dan menggantikannya dengan perdamaian. Hukum perang dibagi dua lagi, yaitu:

  1. Hukum yang mengatur dilakukannya perang (conduct of war), yang biasanya disebut Hague Laws.
  2. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang lazimnya disebut Geneva Laws.

Apa tujuan Hukum perang? Menurut U.S Army Fields Manual Of the Law of Landwarfare dijelaskan beberapa tujuan hukum perang, yaitu:²

  1. Melindungi baik kombat maupun non-kombat dari penderitaan ketika perang maupun sesudah perang.
  2. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh.
  3. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian.
  4. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

—————————————————————————————————————————————

Sumber :

¹(H. Lauterpacht, 1955:226)

²(The Law of Landwarfare, 1969:3)


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Dari “Law of War” sampai ke “International Humanitarian Law”

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles