Batasan Hak-hak Atas Tanah

Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lainnya. Begitu juga hak atas tanah yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan.

“Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan satu kalimat dari ayat Konstitusi yang hingga kini kerap menimbulkan perdebatan. Masing-masing kata dalam kalimat ini tentunya memiliki pengertian yuridis yang kemudian menjadi titik tolak dari dibentuknya pengaturan-pengaturan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian tentang bumi secara yuridis dapat kita temui dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok UUPA (UUPA) yang berbunyi “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air” dari bunyi pasal ini maka Bumi terdiri dari dua bagian, yakni permukaan bumi dan tubuh bumi. Bagian dari Bumi inilah yang kemudian diduduki oleh hak-hak atas tanah.

Berdasarkan pengertian bumi diatas, maka setiap hak atas tanah (Pasal 16 UUPA) memiliki batasan penguasaannya. Termasuk Hak Milik atas tanah yang dikenal sebagai hak terkuat dan terpenuh. Pembatasan hak atas tanah tersebut, akan lebih kita pahami dengan memahami terlebih dahulu pengertian tanah secara yuridis. Pasal 4 ayat 1 memberikan pengertian terhadap tanah dengan menyebutkan “…adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,..” Melalui pasal ini maka jelaslah secara yuridis yang dimaksud dengan tanah adalah bagian permukaan bumi. Boedi Harsono kemudian mendefinisikan hak atas tanah sebagai hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Hak-hak atas tanah dalam UUPA sejatinya hanya berupa hak atas permukaan bumi. Sehingga kekayaan alam yang terkandung pada tubuh bumi tidak serta merta menjadi milik dari si pemilik hak atas tanah. Namun hak atas tanah tetap memberikan ruang bagi pemilik hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan dan tubuh bumi, air dan ruang akasa diatasnya hanya sebatas keperluan untuk kepentingan yang langsung berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi. Penggunaan atas selain permukaan bumi yang dimaksudkan misalnya menanam pondasi bangunan dan menggunakan air tanah untuk kegiatan rumah tangga.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hak atas tanah adalah ha katas sebagian permukaan bumi yang juga diserati wewenang tambahan bagi pemegang hak untuk memanfaatkan tubuh bumi, air dan ruang diatasnya untuk kepentingan yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah tersebut.

Leave a Reply