Jerat Pidana Bagi Pembuat dan Pengguna Ijazah Palsu


Dikutip dari H. A. K. Moch Anwar dalam bukunya Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, dinyatakan bahwa
“Selain niat untuk mempergunakannya secara tidak benar juga unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan). Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/surat tersebut.” Tindak pidana pemalsuan dokumen diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP. Kejahatan pemalsuan digolongkan menjadi 4 golongan yakni :

  1. Kejahatan sumpah palsu;
  2. Kejahatan pemalsuan uang;
  3. Kejahatan pemalsuan materai dan merk;
  4. Kejahatan pemalsuan surat.

Pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 263 :

  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
  2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Perbuatan pemalsuan ijazah yang sudah biasa ditemui Indonesia juga diatur di luar KUHP. Di Indonesia ketentuan pidana bagi Pembuat Ijazah Palsu dapat dilihat pada Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Pasal 42:

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 93 :

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan yang mengatur ketentuan pidana bagi pengguna ijazah palsu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebagai berikut:
Pasal 69

  1. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saat ini guna menecegah maraknya ijazah palsu pemerintah cukup serius untuk mengatasinya seperti yang dilansir dari laman http://www.republika.co.id sekarang ini sistem pengecekan keaslian ijazah dapat melalui online dengan Program Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL) dan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) telah diluncurkan Kemristekdikti di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dalam dua tahun ini berita mengenai ijazah palsu mendominasi pemberitaan media, dan selama 10 bulan terakhir Kemristekdikti menerima 118 surat verifikasi keabsahan ijazah baik perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah.kebijakan Kemristekdikti dalam menyediakan fasilitas “online” bagi pengecekan keaslian ijazah sarjana yang diterbitkan perguruan tinggi, signifikan dalam mencegah berlangsungnya praktek pamalsuan ijazah yang tentunya akan merugikan institusi atau perusahaan yang bersangkutan.


What's Your Reaction?

Cry Cry
1
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
1
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Jerat Pidana Bagi Pembuat dan Pengguna Ijazah Palsu

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles