loading...

25 August 2016
Ketentuan Hukum Bagi Penyebar Screen Capture (Chating)
Ketentuan Hukum Bagi Penyebar Screen Capture (Chating)

Capture percakapan yang bersifat privat, tak jarang dipublikasikan di timeline beberapa media sosial kita, seperti Line, Facebook, Twitter maupun Instagram. Diunggahnya percakapan yang ada di ranah privat ini ke ranah publik dilatarbelakangi dengan berbagai alasan. Mulai dari sekedar iseng, sampai bertujuan untuk memberikan warning kepada penduduk jagad media sosial (medsos) akan adanya praktik penipuan via medsos. Percakapan privat (chatting) yang dilakukan tentunya melibatkan dua orang atau lebih sehingga menyebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang merasakan dampak akibat diunggahnya capture percakapan yang bersifat privat ke ruang publik tersebut. Maka dari itu sudah selayaknya hukum mengatur tentang hal ini sehingga kepentingan hukum dari setiap subjek hukum dapat dilindungi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi seluas-luasnya tentang informasi elektronik sebagai berikut “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektonik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bersama bahwa sebuah capture percakapan yang berbentuk image dan mengandung tulisan, huruf, tanda maupun foto dapat dikatagorikan sebagai sebuah informasi elektronik, maka termasuk dalam lingkup pengaturan UU ITE. Penyebaran Capture percakapan privat ke ranah publik atau menyebarkannya ke percakapan lainnya dapat dijerat dengan ketentuan UU ITE, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan agar penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Penjelasan pasal 26 ayat 1 UU ITE menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Sementara yang dimaksud dengan hak pribadi adalah:

  • Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  • Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
  • Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 26 ayat 1 UU ITE merupakan sebuah pelanngaran hak (sengketa), sehingga pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya. Selain mengajukan gugatan perdata penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ketentuan berikutnya yang kerap diadikan dasar penuntutan dalamkasus penyebaran screen capture percakapan adalah pasal 27 ayat 3 yang termuat dalam BAB VII UU ITE tentang Perbuatan yang Dilarang yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Perbuatan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan tindak pidana. Tindak pidana ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Awalnya tindak pidana ini bukanlah dlik aduan. Namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengklasifikasikan delik ini sebagai delik aduan (Klacht delicten).

Pelaku penyebar Informasi elektronik yang berupa capture percakapan yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya dapat ditindak jika ada pengaduan dari pihak yang merasa menjadi korban penghinaan dan/atau pencemaran nama baik akibat tersebarnya screen capture percakapan tersebut. Ketentuan pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 tidak bisa serta merta dijadikan alasan oleh penegak hukum untuk menjerat pihak yang menyebarkan capture percakapan privat (chatting), namun terlebih dahulu harus ada gugatan ataupun pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Posted in News Issue
1 Comment
  • selamat malem
    to the poin jika seseorang chat membicarakan masalah pribadi,lalu orang tsb sc obrolan tsb dan mengirimkannya ke orang yang bersangkutan,tanpa seijin saya,apakah itu bisa di gugat secara hukum
    mohon ada jawaban balsan…ats perhatiannya saya ucapkan terima kasih

    11:58 pm 4 January 2017
Write a comment