Ketentuan Hukum bagi Pihak yang Tidak Terima Dipaksa untuk Dijodohkan


Yang dimaksud dengan ketentuan hukum diatas adalah ketentuan Hukum keluarga. Yaitu Hukum yang mengatur mengenai keluarga, dimulai dari status persona seseorang sebelum berkeluarga dan kemudian Perkawinan yang merupakan awal dari sebuah proses berkeluarga dan terakhir akibat dari perkawinan tersebut. Mengenai ketentuan hukum bagi pihak yang tidak terima tersebut maka akan menggunakan ketentuan hukum pada tahap proses perkawinan. Dikarenakan proses perkawinan lah yang menjadi momentum awal seseorang memiliki keluarga dan ketentuan hukum yang digunakan adalah ketentuan hukum mengenai perkawinan. Kenapa? Dikarenakan sebuah perkawinan pasti memiliki sebuah syarat-syarat tertentu untuk melaksanakannya, tetapi sebagai catatan di awal bahwa ketentuan hukum yang dimaksud disini adalah ketentuan hukum positif bukan hukum adat.

Dijodohkan merupakan sebuah fenomena yang sangat marak dewasa ini. Penjodohan tersebut kadang terdapat pihak yang menerima dan sesuai dengan haknya tetapi kadang terdapat pihak yang tidak setuju dan terpaksa untuk menikah dengan pilihan orang tuanya, yang kemudian menimbulkan sebuah dilematik. Tetapi disini, pihak yang dijodohkan tersebut adalah pihak yang telah memiliki pacar atau pasangan, yaitu seorang pasangan yang memiliki sebuah informal(romansa) dan mereka saling mencintai, hubungan pacaran ini lah yang merupakan sebuah bentuk hubungan murni kemauan kedua belah pihak, maupun pihak yang tidak memiliki pacar sama sekali tetapi tiba-tiba dijodohkan.

Lalu yang menjadi permasalahan apakah terdapat sebuah ketentuan hukum yang dilanggar dan dapat digunakan oleh kedua pihak tidak terima? Yaitu yang dimana pihak yang dijodohkan tersebut tidak terima dengan penjodohan tersebut? dan kemudian pihak yang ditinggalkan juga tidak terima?

Maka disini terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk keberatan atas penjodohan tersebut. Ketentuan hukum tersebut dimulai dari Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tercantum di dalam pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut intinya mengatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah maksudnya yang sah hanya dapat berlangsung atas “kehendak bebas” calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi unsur penting dalam hal ini adalah kehendak bebas tersebut. Maksud dari kehendak bebas adalah perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu kedua belah pihak setuju dan tanpa paksaan oleh lain pihak untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam kasus diatas, ketika ketentuan hukum ini ingin digunkan, maka pihak yang keberatan tersebut harus membuktikan bahwa pernikahan atas penjodohan tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan kehendak bebas dan hal tersebut melanggar hak asasi manusia. Pembuktian nya pun yang paling kuat adalah pengakuan para pihak pengakuan nya berupa keterpaksaannya untuk menikah dan mengakui bahwa terdapat sebuah paksaan dari pihak lain dalam hal ini orang tua (dikarenakan penjodohan biasanya oleh orang tua).

Di dalam UU diatas memberikan sebuah petunjuk untuk melihat ketentuan perundang-undangan lain, maka disini ketentuan Peruuan tersebut adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Tercantum di dalam pasal 6 ayat (1) mengenai syarat-syarat perkawinan isinya adalah: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” ketentuan hukum ini pun juga sama dengan ketentuan hukum yang dimaksud dalam UU HAM sebelumnya bahwa sebuah perkawinan haruslah berdasarkan persetujuan atas kedua calon mempelai. Poin penting yang harus menjadi perhatian adalah persetujuan. Persetujuan adalah ketika terdapat sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak atas adanya penawaran, yang kemudian pihak yang ditawarkan tersebut menyetujui penawaran tanpa paksaan tersebut maka lahirlah sebuah persetujuan. Dalam kasus diatas, ketika terdapat pihak yang dijodohkan dan pihak yang keberatan setelah dijodohkan tersebut harus membuktikan kembali bahwa perkawinan atas penjodohan tersebut tidak ada persetujuan. Yaitu terdapatnya sebuah penerimaan penawaran dengan paksaan (walaupun dalam hukum perikatan, persetujuan dengan paksaan dibolehkan, tetapi ini adalah lapangan hukum keluarga bukan kekayaan) maka disini persetujuan tersebut tidak tercipta, maka terlanggarlah syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Kesimpulannya adalah, ketentuan Hukum yang ada adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Yang menjadi titik poin atas kedua landasan tersebut yaitu mengenai dipaksa nya seseorang untuk menikah dalam hal ini dijodohkan, dan sekali lagi ini bagi pihak yang tidak menerima untuk dijodohkan. Yang kemudian paksaan tersebut haruslah dibuktikan. (ADL)


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Ketentuan Hukum bagi Pihak yang Tidak Terima Dipaksa untuk Dijodohkan

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles