Polemik Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat; Sebuah Hukum Positif Yang Telah Berlaku


Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) secara umum berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang materi muatan perda, perencanaan perda, penyusunan perda, pembahasan dan penetapan raperda, dan mekanisme pengundangannya. Lebih lanjut pembentukan perda juga diatur dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Secara umum pasal-pasal dalam BAB IX Undang-Undang Pemda merupakan pengulangan dari pasal-pasal UU No. 12 Tahun 2011. Namun ada beberapa pasal yang lebih spesifik mengatur tentang hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tidak mengatur tentang evaluasi rancangan perda dan pembatalan perda. Namun keduanya secara khusus diatur oleh Undang-Undang Pemda. Pasal 245 UU Pemda mengatur tentang Evaluasi Rancangan Perda. Ayat 1 pasal ini menyebutkan bahwa rancangan peraturan daerah (raperda) provinsi yang mengatur tentang RPJP, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Sementara raperda kabupaten/kota yang mengatur tentang hal-hal tersebut diatas, harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. Maka hanya perda yang mengandung substansi diatas yang perlu melalui proses evaluasi, sementara perda yang mengatur diluar substansi diatas ditak disebutkan apakah dapat dilakukan evaluasi atau tidak perlu dilakukan evaluasi sama sekali.

Out put atau tindak lanjut dari evaluasi raperda ini yang disebutkan dalam pasal 245 ayat 5 UU Pemda hanya berupa pemberian nomor register jika evaluasi tersebut disetujui. Sementara konsekuensi hukum tidak disetujuinya evaluasi terhadap raperda (sebagaimana dimaksud pasal 245 ayat 1 dan 3), tidak disebutkan dalam Undang-Undang ini, termasuk di bagian penjelasan. Sehingga tidak bisa dipastikan bagai mana nasib raperda yang belum disetujui. Apakah gugur begitu saja, atau masih memiliki peluang untuk dilakukan revisi agar bisa disetujui pada proses evaluasi yang kedua dan memperoleh nomor register. Mekanisme ini tidak diatur dalam UU Pemda.

Selain mengatur mengenai evaluasi raperda, UU Pemda juga memberikan kewenangan kepada gubernur untuk membatalkan perda kabupaten/kota dan mendagri untuk membatalkan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang tidak dibatalkan oleh gubernur. Perda yang dapat dibatalkan adalah perda yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum (Pasal 250 ayat 2 UU Pemda), dan/atau kesusilaan. Pembatalan perda kabupaten/kota oleh gubernur ditetapkan dengan keputusan gubernur, sementara pembatalan perda yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pemerintah daerah Provinsi yang perdanya dibatalkan memiliki kesempatan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak keputusan pembatalan Perda diterima untuk mengajukan keberatan kepada Presiden. Sementara Perda kabupaten/Kota memiliki waktu yang sama untuk mengajukan keberatan kepada Menteri dalam Negeri. Namun, kelanjutan dari keberatan yang dajukan oleh pemda ini tidak diatur dalam UU Pemda. Bagaimana konsekuensi Hukum Jika keberatan yang diajukan diteria atau ditolak. Pengaturan lebih lanjut mengenai evalusi ini juga tidak didelegasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya seperti PP, Permen, ataupun Perpres. Sehingga mekanismenya sesungguhnya masih belum terstruktur dengan jelas.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
KOMPIANG RATNA DEWI
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Menggeluti dunia debat hukum. Tertarik pada hukum agraria dan hukum tata negara.

Comments 0

Polemik Pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat; Sebuah Hukum Positif Yang Telah Berlaku

1 / 2Next

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles