Setiap Orang Dianggap Tahu Hukumnya, Tepatkah ?


Tahukah atau masih ingatkah kalian dengan adagium “iedeeren wordt geacht de wet te kennen”? Ya, adagium ini berarti setiap orang dianggap tahu hukumnya. Adagium ini erat kaitannya dengan adagium “ignorantia legis excusat neminem”, yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukanlah alasan pemaaf. Dengan demikian seseorang tetaplah bersalah apabila melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sekalipun hal itu dilakukannya dengan tidak mengetahui hukumnya.

Berkaca pada kasus yang hangat menjadi perbincangan, masih tentang Ibu Saeni (53 tahun), penjual nasi dan pemilik warung di Kota Serang yang dagangannya di sita aparat Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Pemkot Serang pada hari Jumat, 10 Juni 2016 lalu. Dasar atau landasan dilakukannya razia rumah makan dan penyitaan tersebut oleh Satpol PP Pemkot Serang adalah berdasarkan tugas dan kewenangannya, yaitu untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, terkhusus mengenai larangan bagi pengusaha rumah makan atau warung untuk menyediakan tempat dan melayani orang yang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan. Adapun norma berupa larangan dalam Perda tersebut yang berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut:

  1. Setiap orang dilarang merokok, makan, minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan Ramadhan.
  2.  Setiap orang dilarang menjadi backing bagi tempat yang dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Setiap pengusaha restoran, rumah makan, atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang yang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan Ramadhan.

Apabila masih ada yang melakukan kegiatan tersebut dan tetap membuka usahanya, maka akan dilakukan penertiban dan pemberian sanksi sesuai dengan pasal tersebut di atas dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diterbitkanlah Surat Edaran Nomor 451.13/555-Kesra/2016 yang ditujukan kepada para pemilik restoran, kafe, rumah makan, warung nasi, atau warung makanan dan minuman di Kota Serang yang berisi pemberitahuan dan himbauan mengenai larangan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 tersebut agar dapat dipatuhi masyarakat. Namun sayangnya, dalam kasus ini, beberapa pedagang dan Ibu Saeni sendiri beralasan bahwa mereka benar-benar tidak tau mengenai adanya himbauan yang menyebutkan larangan untuk membuka warung siang hari selama bulan suci Ramadhan, meskipun beberapa pedagang lainnya juga beralasan karena butuh uang.

Dengan berlandaskan pada kedua asas yang telah disebutkan diatas maka siapa yang patut dipersalahkan dalam kasus tersebut, Ibu Saeni dan para pedagang, Satpol PP Pemkot Serang atau justru peraturan daerahnya?

Dalam hal ini, Ibu Saeni dan para pedagang jelas telah bersalah melakukan pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2010 sekalipun mereka tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu pelanggaran peraturan daerah. Sementara Satpol PP hanya bertindak berdarkan tugas dan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah. Mengenai ketentuan dalam peraturan daerahnya sendiri yang dianggap kurang memberikan toleransi dalam beragama, bagaimanapun juga merupakan peraturan yang sah berlaku dan dalam proses penyusunannya-pun berdasarkan aspirasi masyarakat dan alim ulama. Sebagaimana yang disampaikan Wali Kota Serang Tb Haerul Jaman yaitu bahwa, “Perda itu tidak akan dicabut, karena perda itu dibuat berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan alim ulama.”

Poin yang penting dalam kasus ini tidak sekedar pihak mana yang bersalah tetapi lebih kepada bagaimana kesalahan itu bisa terjadi. Begitu mirisnya ketika peraturan yang telah diberlakukan sejak tahun 2010 dilanggar pada tahun 2016 dengan alasan tidak tahu hukumnya. Oleh karena itu, dengan tidak bermaksud membenarkan dan memberikan pemakluman atas pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan Ibu Saeni dan pedagang-pedagang makanan di Kota Serang lainnya, maka semestinya ketidaktahuan masyarakat akan peraturan perundang-undangan ini menjadi perhatian dan catatan khusus bagi pemerintahan karena erat kaitannya dengan efektifitas produk hukum yang dikeluarkannya.

Adapun perlu dipahami bahwa mekanisme pengundangan tidak serta merta membuat peraturan perundang-undangan diketahui dan dimengerti seluruh masyarakat Indonesia, mengingat wilayah Indonesia yang demikian luasnya dengan penduduk yang begitu besar dan tingkat pendidikan yang beragam. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh menutup mata dengan bersandarkan pada adagium “setiap orang dianggap tahu hukumnya”, mengingat tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kemudahan akses dalam memperoleh informasi di bidang hukum. Kesadaran hukum dalam negara hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat termasuk pemerintahannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang bersifat sosial kemasyarakatan, sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya pelanggaran atau bahkan kejahatan dengan alasan “tidak tahu hukumnya”.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Setiap Orang Dianggap Tahu Hukumnya, Tepatkah ?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles