Aturan Pengoperasian Drone Untuk Masyarakat


Drone, tentu kalian yang muda-muda ini tahu dong ya apa itu drone, apalagi sekarang semakin popular penggunaannya. Drone berbentuk pesawat terbang atau helicopter tanpa awak yang dioperasikan dengan fasilitas remote control. Nah, drone sendiri dulu pada awalnya drone digunakan untuk keperluan militer maupun pemerintah, tentunya dengan pertimbangan bahwa jika menggunakan drone maka bisa digunakan untuk mengintai lawannya tanpa risiko mengorbankan pilot jika menggunakan pesawat biasa.
Drone yang pada awalnya digunakan militer tentunya memerlukan sebuat peraturan yang mengatur penggunaan drone oleh masyarakat biasa. Dengan tujuan drone ini tidak digunakan untuk keuntungan-keuntungan yang merugikan orang lain bahkan negara. Maka, pada tanggal 12 Mei 2015 disahkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Pertimbangan dibuatnya peraturan ini adalah agar meningkatkan keselamatan penerbangan.

Dengan adanya Permenhub No. 90 Th. 2015 ini maka perlu diperhatikan beberapa hal dalam penggunaan drone. Dalam Permenhub tersebut tidak ada istilah drone namun yang digunakan adalah istilah “pesawat udara tanpa awak”. Yang dimaksud dengan pesawat udara tanpa awak dalam Permenhub No. 90 Th. 2015 adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

Sebelum masuk lebih dalam lagi perlu diketahui beberapa pengertian terkait aturan drone ini.

  1. Kawasan udara terlarang (prohibited area) adalah ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, dengan pembatasan yang bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.

  2. Kawasan udara terbatas (restricted area) adalah ruang udara tertentu di atas daran dan/atau perarian dengan pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan negara dan pada waktu tidak digunakan (tidak aktif), kawasan ini dapat dipergunakan untuk penerbangan sipil.

  3. Controlled airspace adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic control service), pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelaunan kesiagaan (alerting service).

  4. Uncontrolled airspace adalah jenis ruang udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa pelayanan informasi penerbangan (flight information service), pelayanan kesiagaan (alerting service) dan pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic advisory service).

  5. Dalam Permenhub No. 90 Th. 2015 terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan masyarakat dalam mengoperasikan drone, antara lain tidak boleh dioperasikan pada:

  • Kawasan udara terlarang (prohibited area), kawasan udara terbatas (restricted area), dan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) suatu bandar udara.

  • Ruang udara yang dilayani controlled airspace dan uncontrolled airspace pada ketinggian lebihd ari 500 ft (150 m).

Namun terdapat beberapan pengecualian tertentu mengenai pelarangan tersebut yakni untuk kepentingan pemerintah.
Larangan juga ditujukan pada sistem pesawat udara tanpa awak yang menggunakan peralatan khusus, yakni dengan peralatan:

  1. Kamera, dilarang beroperasi 500 m dari batas terluar dari suatu kawasan udara terlarang atau kawasan udara terbatas. Pengecualian dari hal ini adalah jika memang untuk kepentingan pemotretan, pemfilman dan pemetaan, harus melampiran surat izin dari inztitusi yang berwenang dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya akan dipotret, difilmkan atau dipetakan.

  2. Peralatan Pertanian (penyemprot hama dan/atau penabur benih), hanya diperbolehkan beroperasi di areal pertanian.perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencan terbang (flight plan). Dan hanya diizinkan dalam radius 500m dari batas terluar areal pertanian/perkebunan yang tidak ada pemukiman penduduknya.

Dengan adanya Permenhub No. 90 Th. 2015 tentunya masyarakat harus mematuhi peraturan ini, apalagi terdapat sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika ada yang melanggar dan tujuan dari peraturan inipun baik yaitu untuk meningkatkan keselamatan penerbangan terkait pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Aturan Pengoperasian Drone Untuk Masyarakat

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles