Memahami Maladministrasi


Maladministrasi merupakan salah satu kata yang sangat lekat dengan fungsi Ombudsman. Maladministrasi ini dapat menimbulkan kerugian materil maupun immateril serta situasi ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara.

Lantas apa yang dimaksud dengan maladministrasi itu ? Secara umum maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang/jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengembilan keputusan, pengabaian kewajuban hukum, melakukan penundaaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain-lain yang dapat dinilai sekualitad dengan kesalahan tersebut.

Didalam maladministrasi juga terdapat bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum dalam Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 3 yaitu , penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabdian kewajiban hukum, tidak transparan , kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi l, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, salah pengelolaan.
Maladministrasi ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah melainkan juga didalamnya ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negar dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Contoh kasus maladministrasi yaitu jika seorang kepala Sekolah Menengah Pertama atas menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mengambil kebijakan tersebut tanpa bermusyawarah dengan guru maupun Komite Sekolah maka hal ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur. Apabila terbukti penyimpangan penggunaan dana, maka ini adalah pengabaian kewajiban hukum. Dana BOS seharusnya digunakan untuk pengadaan fasilitas sekolah, seperti ruang koperasi, ruang olah raga, toilet, dll yang mendapatkan persetujuan dari komite sekolah. Maladministrasi dalam bentuk penyalahgunaan dana BOS ini dapat terungkap dari kepala sekolah yang juga membebani murid membayar biaya kegiatan belajar yang seharusnya biaya tersebut sudah dibebankan pada dana BOS.

Jadi, maladministrasi merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun immateril serta situasi ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara. Jika teman-teman menemukan kasus seperti itu maladministrasi segera melaporkan dilembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik (Ombudsman) didaerah setempat.


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Memahami Maladministrasi

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles