Generalisasi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Tengger Dilihat dari Perspektif Perkawinan Eksogami


Gunung Bromo dan Suku Tengger merupakan dua klausula yang tak bisa lepas dari membumikan hukum adat. Masih eksisnya sistem waris adat melalui perkawinan eksogami, Upacara Kasada, sampai sistem pemerintahan dan keagamaan yang dipimpin oleh seorang dukun, membuat Suku Tengger menjadi salah satu suku yang berkontribusi dalam keanekaragamaan hukum adat di Indonesia. Tak ayal banyak yang menyebut kawasan Gunung Bromo sebagai Taman Wisata Bromo-Tengger, karena dimana Gunung Bromo berada disitulah Suku Tengger berpijak dan tetap konsisten mengembangkan hukum-hukum adat agar dapat diterima oleh perkembangan zaman.

Kedinamisan hukum adat Suku Tengger tercermin salah satunya dalam hal pewarisan terhadap anak yang berasal dari perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antar etnis, suku atau klan. Awalnya sebuah perkawinan dalam hukum adat Tengger hanya terbatas pada perkawinan endogami namun pesatnya arus urban mengakibatkan perlunya pergeseran perkawinan endogami menjadi perkawinan eksogami. Tentunya dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan adat dan ketentuan-ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan.

Kedudukan ahliwaris dipengaruhi oleh perkawinan orang tuanya. Hanya ahli waris yang terlahir dari perkawinan sah sajalah yang berhak, yang dalam hal ini disebut sebagai anak sah. Hal ini selaras dengan  pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pasal 42 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh karena itu, perkawinan eksogami tidak akan mempengaruhi pembagian harta warisan selama perkawinan tersebut sah.

Secara teoritis, hukum waris adat Suku Tengger masih berpegang pada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Sehingga pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris adalah sama rata. Sesuai dengan sifat hukum waris adat sendiri yang tidak mengenal asas legitime portie atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat yang tersurat dalam pasal 913 KUH Perdata, “bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”, pewarisan Suku Tengger dilakukan dengan membagi rata tanpa adanya perhitungan-perhitungan tertentu atas pembagian. Semua dilakukan dengan menggunakan asas gotong royong dan kepatutan, pembagian yang sama disini tergantung pada keadaan harta kekayaan pewaris. Karena harta warisan bukan merupakan kesatuan yang dapat begitu saja dinilai harganya dengan uang. (desain ilustrasi: Muhammad Amirul Alfan)
 
DASAR HUKUM:
1. KUH Perdata
2. UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sumber Referensi:
1. Hadikusuma, Hilman. 1993. Hukum Waris Adat. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Generalisasi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Tengger Dilihat dari Perspektif Perkawinan Eksogami

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles