loading...

3 October 2016
Hakim Konstitusi Wanita Pertama, Maria Farida Indrati

Ibu Maria muda tak pernah bermimpi menjadi hakim konstitusi. Sejak kecil hingga SMA, dia bercita-cita ingin menjadi guru musik. Ketika tinggal di asrama Sekolah Rakyat Santa Maria, dia memang senang memainkan piano yang ditekuninya hingga SMA. Saat itu, ibu Maria menemukan salah seorang suster panutannya, yakni Suster Monica, yang memberikan panduan semangat hidup baginya, yakni berani dan tekun.
Namun, keinginannya menjadi guru musik diurungkannya atas saran ayahnya Raden Petrus Hendro, seorang wartawan kantor berita Antara, saat dia tamat SMA, 1969. Ibu Maria akhirnya memilih masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) jurusan hukum tata negara. Pada tahun 1975, dia meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan meraih predikat mahasiswi teladan FHUI 1975 bersama Mochtar Arifin (mantan Wakil Jaksa Agung). Saat itu, Prof Prajudi Padmo Sudirdjo, salah seorang dosen pengujinya langsung menawarinya menjadi Asisten Dosen (Asdos) untuk mata kuliah hukum administrasi negara (HAN). Dia pun akhirnya menerima penawaran tersebut.

Sebagai dosen, ia termasuk orang pertama yang bersama Prof. A. Hamid S. Attamimi memperkenalkan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, mata kuliah itu diajarkan di Indonesia pada tahun 1976. Ilmu Perundang-undangan ini perlu untuk diajarkan oleh karena selama ini di fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum hanya mengajarkan kepada mahasiswanya bagaimana menggunakan hukum dan tidak mengajarkan bagaimana membentuk hukum tersebut. Berkat kegigihan mereka, Ilmu Perundang-undangan lambat laun sudah mulai berkembang.

Keahlian Ibu Maria di bidang perundang-undangan kemudian membawanya sebagai anggota, ketua, maupun narasumber di sejumlah lembaga. Salah satunya, anggota Board of Advisors, International Consortium on Law and Development (ICLAD), The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, (2004-2009). Sebelumnya, ia sempat juga menjadi anggota tim perumus maupun anggota tim penyelaras Komisi Konstitusi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Kendati begitu, Ibu Maria tak pernah menduga ilmu yang ia geluti akan membawanya menjadi hakim konstitusi. Guru Besar dalam bidang Ilmu Perundang-Undangan ini termotivasi menjadi hakim konstitusi atas dorongan dari teman-temannya di kampus, yang memandangnya sebagai ahli hukum tata negara yang paling senior di antara mereka. Selain itu, Ali Nurdin Watimpres yang juga anggota panitia seleksi hakim konstitusi juga meminta agar mau mendaftarkan diri dan mengikuti fit and proper test. Atas dorongan itu, akhirnya beliau yang sebelumnya tak tertarik menjadi hakim konstitusi tersebut, mencalonkan diri dan terpilih.

Tidak ada yang bisa menekan beliau dalam menjalankan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi. Beliau sering kali memiliki pandangan berbeda dengan hakim konsitusi lainnya dalam memutus suatu perkara. Salah satu pengalamannya sebagai hakim konstitusi yang mendapat perhatian publik adalah ketika dia satu-satunya yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan judicial review UU tentang Pornografi.

Keputusannya mengajukan dissenting opinion itu karena dia melihat ada ketidakcermatan dalam UU itu. Dia mengatakan tentu tidak ada orang yang setuju dengan pornografi, tapi dia melihat pengaturannya dilandasi dan dibentuk dalam suasana saling curiga, tidak ada rasa persaudaraan. “Sebagai bangsa, sudah tidak ada rasa persatuan di antara kita. Itu yang membuat saya merasa UU ini mengandung masalah. Jadi, kalau UU Pornografi sejak awal menimbulkan persoalan, kenapa kita harus memaksakan UU itu?” katanya.

Atas konsistensi dan integritasnya dalam membela demokrasi dan menegakkan hukum, dia telah meraih penghargaan SK Trimurti Award 2010 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sebagai orang yang bekerja dan mengabdi di MK, ibu Maria berharap MK tetap berdiri dan bekerja sesuai dengan keinginan masyarakat. “Karena apapun isi dalam konstitusi, kita harus melaksanakan itu,” ujarnya. Ia tidak ingin MK menjadi kambing hitam masalah. Beliau ingin MK justru menyelesaikan masalah.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Posted in Featured, Inspire
Write a comment