Hukum Pengangkatan Anak dan Hak Warisnya (Part 1)

Dewasa ini di Indonesia sering terjadi pengangkatan anak atau lebih dikenal dengan istilah adopsi. Hal ini dikarenakan beberapa sebab. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman (Purwokerto) pada tahun 1970-an terhadap sebuah desa di Kabupaten Banyumas, yaitu Desa Pliken, Kecamatan Kembaran menunjukan bahwa sebagian besar penduduk atau keluarga di desa tersebut lebih mengutamakan alasan mempunyai anak untuk melanjutkan keturunan, sedangkan motivasi lainnya dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan di hari tua.

Terlepas dari itu, banyak alasan-alasan lain yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak diatur secara jelas di dalam hukum. Menurut PP Pengangkatan Anak Pasal 1 butir 2 bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Ada dua konvensi internasional yang bersifat global mengenai pengangkatan anak, yaitu the Hague Convention on the Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965 (“Konvensi Den Haag 1965”) dan the Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption 1993 (“Konvensi Den Haag 1993”), namun Indonesia sampai saat ini belum menjadi peserta dari kedua konvensi tersebut. Maka dari itu, pengaturan pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
  7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
  8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
  9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
  10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Sifat (legal nature) Pengangkatan Anak di Indonesia adalah:

  1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum;
  2. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak;
  3. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orangtua angkat;
  4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandung;
  5. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang tua asalnya;
  6. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
  7. Bimbingan dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat. (Desain Ilustrasi; Ani)

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

1 thought on “Hukum Pengangkatan Anak dan Hak Warisnya (Part 1)

Leave a Reply