loading...

3 October 2016
Irman Gusman Dicokoki KPK: Operasi Tangkap Tangan dan Hal Ihwalnya
Irman Gusman Dicokoki KPK: Operasi Tangkap Tangan dan Hal Ihwalnya

Beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman (16/09). Dalam operasi tersebut, KPK juga menangkap dua orang lainnya serta megamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 100 juta. KPK kemudian menetapkan status mereka sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait pengurusan kuota gula impor (Kompas,17/09/16).

Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pimpinan KPK dan penyidik, barang bukti uang tersebut diduga merupakan suap kepada Irman Gusman dari dua orang tersangka lainnya. Tindakan suap tersebut bertujuan agar Irman Gusman memberikan rekomendasi kepada Bulog supaya CV Semesta Berjaya, perusahaan tersangka, mendapat jatah untuk impor gula.

Terhadap tindakan tersebut, Irman Gusman dijerat Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal a quo berkaitan dengan tindakan penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sementara dua orang tersangka lainnya, dikenai Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.
Berdasarkan kronologi operasi tangkap tangan tangan tersebut (Tempo, 17/09/16), dapat dicermati bahwa pemberi suap (proxima causa) dan penerima suap melakukan suatu silent operation untuk mewujudkan tindakannya. Tujuannya, agar meniadakan bukti-bukti telah dilakukannya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dalam mengungkap suatu tindakan korupsi berupa suap-menyuap, galibnya dilakukan pula suatu silent operation yakni operasi tangkap tangan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tangkap tangan dapat dipahami sebagai tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu

Dalam konteks pembuktian hukum pidana, Eddy OS. Hiariej (2013) menjelaskan beberapa hal terkait operasi tangkap tangan:
Pertama, dalam perkara pidana, pelaku senantiasa selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores (Yahya Harahap, 2014). Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya.

Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan permulaan, semisal penyadapan, yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. 

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (probatio plena). Kelima,  seorang yang terjerat kasus hukum dalam suatu operasi tangkap, pada hakikatnya, sulit melakukan pembelaan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga yang menjadi alternatif adalah mengakui kesalahannya, tidak memperumit proses hukum, serta berperan sebagai wishtle blower jika melibatkan banyak pihak.

Referensi:
Hiariej, Eddy O.S., 2014, Prinsip-Prisnip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Harahap, Yahya, 2014, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
Kompas, 2016, http://print.kompas.com/baca/politik/2016/09/18/Perilaku-Korupsi-Tak-Berubah, diakses pada tanggal 17 September 2016.
Amirullah, Inge Klara Safitri, 2016, https://nasional.tempo.co/read/news/2016/09/17/063805052/ketua-dpd-dicokok-kpk-detik-detik-penangkapan-irman-gusman/2, diakses pada tanggal 17 September 2016.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Posted in News Issue
1 Comment
Write a comment