Kedudukan Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Perdata


Dalam pembuktian hukum acara perdata, Pasal 164 HIR mengatur secara limitatif tentang lima alat bukti. Masing-masing adalah (i) surat, (ii) saksi, (iii) persangkaan, (iv) pengakuan, dan (v) sumpah. Karena diatur secara limitatif, maka tidak dikenal alat bukti lain selain dari yang sudah ditentukan dalam Pasal a quo. Meskipun demikian, di luar pasal tersebut masih dikenal dan diakui secara eksepsional alat bukti lain dalam perkara perdata, salah satunya adalah testimonium de auditu.

Testimonium de auditu dapat dipahami sebagai kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan (Yahya Harahap, 2014).

Persoalan yang mengemuka adalah bagaimana kedudukan sekaligus keberlakuan testimonium de auditu sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Pasalnya, terdapat kondisi di mana testimonium de auditu menjadi satu-satunya petunjuk yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan, terutama pembuktian.

Paling tidak ada empat argumentasi yang menolak testimonium de auditu sebagai alat bukti, pertama, Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata menjelaskan syarat materiil saksi sebagai alat bukti yang sah. Yakni keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas atau secara langsung. Semnentara testimonium de auditu berada di luar kategori pasal a quo. Kedua, Pasal 164 HIR bersifat limitatif dan testimonium de auditu bukan termasuk ke dalam ketentuan pasal tersebut.

Ketiga, testimonium de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah karena keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan kepada orang lain akan sangat sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain, maka saksi itu mengandung potensi kesalahan atau memutarbalikkan fakta. Sulit terjadi saksi yang demikian dapat melakukan repetisi cerita persis sama dengan yang disampaikan tangan pertama.

Keempat, terdapat Putusan MA No. 4057 K/Pdt/1986, Putusan MA No. 1842 K/Pdt/1984, dan Putusan MA No. 1913 K/Pdt/1984 yang kian mengukuhkan kedudukan testimonium de auditu bukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa testimonium de auditu pada suatu ketika sangat dibutuhkan untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu (eksepsional), testimonium de auditu dapat dibenarkan sebagai alat bukti saksi yang sah dengan memperhatikan beberapa hal.

Pertama, apabila saksi utama yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri meninggal dunia, dan sebelum dia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristiwa tersebut kepada seseorang. Sedangkan peristiwa yang disengketakan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti.

Kedua, Putusan MA Nomor 239 K/Sip/1973 membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti dengan pertimbangan (i) saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal dunia. Sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidak dituliskan dalam bentuk surat; (ii) keterangan yang diberikan testimonium de auditu tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kepada praktisi hukum, terutama hakim, ada baiknya untuk menerima terlebih dahulu testimonium de auditu sebagai alat bukti, kemudian mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dan sejauh mana nilai serta kualitas pembuktian yang melekat pada testimonium de auditu. Sehingga proses penemuan hukum dapat secara seksama dilaksanakan dan lebih membuka potensi putusan yang adil.

Sedangkan kepada pembentuk perundang-undangan, guna menghindari perbedaan pendapat mengenai masalah pemberlakuan testimonium de auditu, sebaiknya diatur dengan jelas hal yang bersifat eksepsional dalam Hukum Acara Perdata di masa yang akan datang.

—————————————————–
Ref:
Harahap, Yahya, 2015, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta
Mertokusumo, Sudikno, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
Samudera, Teguh, 1992, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Umar Mubdi
Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, konsentrasi Hukum Pidana. Aktif sebagai pers mahasiswa BPPM Mahkamah FH UGM.

Comments 1

Kedudukan Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Perdata

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles