loading...

3 October 2016
Komitmen KPPU Dalam Memberantas Praktek Perjanjian Kartel di Indonesia
Komitmen KPPU Dalam Memberantas Praktek Perjanjian Kartel di Indonesia

Dalam Black’s Law Dictionary, Kartel diartikan “A combination of producer of any product joined together to control its productions, sale, and price, so as to obtain a monopoly and restrict competition in any particular industry or commodity”. Di bidang hukum, praktik perjanjian kartel dilarang secara hukum karena dapat merugikan kepentingan umum atau publik. Hal ini tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Kata Monopoli yang dimaksud dalam bunyi pasal diatas bukanlah monopoly by nature, akan tetapi monopoli yang sengaja dibuat dan tergolong persaingan curang (unfair competition). Kartel dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni dalam hal harga, produksi dan wilayah pemasaran. Terdapat dua kerugian yang diakibatkan oleh perjanjian kartel yakni terjadinya praktek monopoli oleh para pelaku kartel dan dari segi konsumen akan menyebabkan minimnya pilihan harga serta layanan purna jual yang baik. Hal tersebut menyebabkan mau tidak mau konsumen membeli meskipun dengan harga tinggi atau tidak wajar.

Perjanjian kartel saat ini sedang marak terjadi di kalangan industri di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf yang menemukan indikasi kuat adanya praktek kartel di beberapa perusahan industri di Indonesia. Di kesempatan sama, Syarkawi Rauf menyatakan kecurigaannya terhadap 12 perusahan peternakan yang disinyalir melakukan praktek kartel. Syarkawi mengira 12 perusahaan tersebut melakukan kegiatan apkir dini(pemusnahan ayam massal secara bersama-sama). Hal tersebut dikatakannya karena berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan serta kesimpulan yang ada. Namun dalam hal ini majelis komisi lah yang berhak menilai apakah benar telah terjadi pelanggaran atau tidak.

Lebih lanjut, Syarkawi memaparkan terkait wewenang mengawasi pasar dan persaingan usaha, KPPU juga melakukan monitoring terhadap industri yang disinyalir dijalankan oleh segelintir perusahan-perusahaan besar. Yang mana secara khusus Syarkawi yakin bahwa Industri unggas nasional dari hulu ke hilir saat ini dikuasai oleh dua pemain besar, yang keduanya menguasai lebih dari 70 persen pangsa pasar di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Syarkawi menutup pembicaraan  dengan menyatakan komitmen KPPU untuk tidak hanya fokus pada monitoring industri unggas saja, tetapi termasuk juga industri  lain baik induk maupun turunannya. KPPU juga berkomitmen akan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan praktek perjanjian kartel.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Posted in Legal-X
Write a comment