Korea Selatan Meminta Bantuan Indonesia Membujuk Korea Utara Untuk Menghentikan Uji Coba Nuklir Melalui Mekanisme Resolusi PBB


Beberapa waktu lalu, masyarakat dunia diresahkan dengan adanya gempa bersakala 5,3 Richter yang berasal dari uji coba nuklir kelima yang dilakukan oleh Korea Utara. Padahal, berdasarkan sanksi PBB, Korea Utara dilarang melakukan tes teknologi nuklir atau rudal. Namun, sanksi ini diabaikan oleh pihak Korea Utara. Tahun 2003 hingga 2007 telah dilakukan upaya perundingan enam pihak antara Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jepang. Namun, perundingan ini berakhir ketika Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir pada 2009.

Dalam pernyataan resmi melalui kantor berita KCNA, Institut Persenjataan Korea Utara menyatakan bahwa uji coba nuklir merupakan keinginan kuat Partai Buruh Korea dan Rakyat Korea untuk “membalas jika ada provokasi dari pihak lawan”. Bagi Indonesia, uji coba nuklir tersebut bertentangan dengan Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) dan semangat yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Dan merupakan pelanggaran atas kewajban Republik Demokratik Rakyat Korea berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), dan 2270 (2016).

Akibat uji coba nuklir yang baru-baru ini dilakukan oleh Korea Utara, maka Korea Selatan meminta Indonesia untuk membantu membujuk Korea Utara menghentikan uji coba nuklirnya melalui mekanisme resolusi PBB. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tae-young mengatakan “Kami percaya Indonesia sebagai teman Korea Selatan akan memainkan peran besar dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara”.

Namun, menyikapi permintaan yang berasal dari Duta Besar Korea Selatan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri mengatakan, “Indonesia tidak dapat berbuat banyak dalam cara intervensi langsung dengan Korea Utara karena jaraknya dari semenanjung, namun Indonesia dapat berperan dalam menyampaikan aspirasi dari Asia Tenggara ke PBB.”

Hukum Internasional pada umumnya melarang campur tangan suatu negara terhadap negara lain. Pengaturannya terdapat pada Charter of The United Nation (1945), The Geneva Convention relative to Protect of Civilian Persons in Time of War (1949), dan Protocol relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (1977). Tetapi hukum internasional membolehkan tindakan tersebut dengan syarat bahwa timbulnya suatu keadaan atau hal tertentu yang merupakan ancaman bahaya bagi perdamaian dan keamanan dunia dan juga merupakan pelanggaran bagi hukum internasional untuk timbulnya perang. Maka dari itu, wajib hukumnya bagi suatu negara yang telah diminta bantuan oleh negara berkonflik untuk membantu penyelesaian konflik diantara mereka.

 Sumber:

http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/16/south-korea-asks-indonesia-to-persuade-north-korea-on-nuclear.html

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160909_dunia_reaksi_nuklir_korea

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Korea Selatan Meminta Bantuan Indonesia Membujuk Korea Utara Untuk Menghentikan Uji Coba Nuklir Melalui Mekanisme Resolusi PBB

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles