Memahami Perwakilan Sukarela (ZAAKWAARNEMING)


Perwakilan sukarela (zaakwaarneming) adalah suatu perbuatan, dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut (Titik Triwulan, 2008: 240). Perwakilan sukarela diatur dalam pasal 1354-1358 KUH Perdata.

Dalam perwakilan sukarela perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas nama orang yang mewakili secara sukarela sendiri atau atas nama orang yang diwakili. Jika dilakukan atas nama orang yang diwakili dan kepentingannya telah diurus dengan baik, maka terjadi hubungan antara orang yang diwakili dengan pihak ketiga.

Dalam hal orang yang mewakili secara sukarela (gestor) bertindak atas nama sendiri, maka terjadi hubungan hukum antara orang yang mewakili dengan pihak ketiga. Yang perlu ditekankan bahwa menurut pasal 1354 KUH Perdata, perwakilan sukarela dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang yang diwakilinya.

Untuk adanya perwakilan sukarela disyaratkan bahwa (i) yang diurus adalah kepentingan orang lain. (ii) Seseorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilkannya secara sukarela. Artinya, ia berbuat atas inisiatif sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan. (iii) Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain. (iv) Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa, yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.

Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Sepanjang mengenai perbuatan nyata perwakilan sukarela bagi kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak wenang jelas masih mungkin. Sedangkan jika mengenai perbuatan hukum hal itu masih mungkin, sepanjang perbuatan hukum tersebut menurut sifatnya dan ketentuan undang-undang tidak dilarang.

Dalam melaksanakan tugasnya wakil sukarela memiliki beberapa hak dan kewajiban. Pertama, bertindak sebagai bapak rumah yang baik dan mengurus dengan layak kepentingan orang yang diwakili (pasal 1356 jo. Pasal 1357 KUH Perdata). Kedua, secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan pekerjaannya, sehingga orang yang diwakili dapat mengurus sendiri kepentingannya. Ketiga, berkewajiban meneruskan pengurusuannya, jika orang yang diwakili meninggal dunia sebelum urusannya selesai sampai ahli warisnya dapat mengambil alih.

Keempat, wajib memberikan laporan dan perhitungan mengenai apa yang ia terima. Kelima, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang yang diwakili karena pelaksanaan tugas kurang baik. Keenam, berhak mendapat penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaannya. Ketujuh, hak retensi, yaitu hak menahan barang kepunyaan orang yang diwakili sampai pengeluarannya dibayar kembali (Arrest Hoge Raad, 10 Desember 1948).

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
3
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
1
Love
Win Win
3
Win
WTF WTF
1
WTF
Umar Mubdi
Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, konsentrasi Hukum Pidana. Aktif sebagai pers mahasiswa BPPM Mahkamah FH UGM.

Comments 0

Memahami Perwakilan Sukarela (ZAAKWAARNEMING)

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles