Pembaruan Hukum Sumber Daya Air


Terkait pengelolaan sumber daya air (SDA), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 membatalkan seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA (18/2/15). Sekaligus memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Hal ini menunjukan, selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir telah berlaku sebuah undang-undang yang mengatur hajat hidup masyarakat luas, ternyata bertentangan dengan konstitusi.

Air merupakan salah satu unsur alam yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelestariannya harus dilindungi dan pemanfaatannya harus ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Maka, secara eksplisit dan sesuai dengan kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber norma hukum, Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk mengakomodasi hal tersebut.

Permasalahan terkait SDA yang belakangan hari muncul, sebagian tidak dapat diselesaikan menggunakan UU Pengairan. Perlu ada pembaruan peraturan guna mengatasi persoalan SDA sekaligus mengefesiensikan sistem penyediaan air minum. Paling tidak ada tujuh catatan kaitannya dengan pembaruan peraturan sumber daya air.

Pertama, sebagai strategi implementasi amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 diperlukan adanya pembatasan dalam ius constituendum terkait pengusahaan atau pengelolaan SDA. Ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan kelestarian air bagi kehidupan makhluk hidup di masa yang akan datang.

Kedua, pembatasan yang dimaksud adalah pihak penyelenggara SDA harus mengindahkan dan menghormati hak rakyat (common goods). Pasalnya, pada suatu daerah tertentu terdapat hukum adat yang berlaku dan telah mengatur mengenai pemanfaatan SDA.

Ketiga, dalam era globalisasi kini, perkembangan teknologi yang diiringi dengan proses pembangunan di bidang fisik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terutama pembangunan di bidang sumber daya alam, termasuk pengelolaan air, yang memberikan dampak signifikan kepada lingkungan maupun masyarakat.

Salah satu dampak negatif yang timbul adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam ius constituendum pengelolaan air harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Dalam hal ini, instrumen yang dapat digunakan adalah pengetatan pemberian perizinan, baik itu izin lingkungan maupun izin usaha/kegiatan.

Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air menurut Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian negara secara mutlak.

Kelima, hak penyelenggara SDA mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusaha atas air adalah BUMN atau BUMD. Peran swasta dimungkinkan ketika semua hal di atas telah terpenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.

Keenam, perlu ada pengaturan mengenai hak peran aktif atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SDA. Disamping negara, masyarakat perlu melakukan fungsi pengawasan dengan cara memberikan saran, kritik, maupun keberatan kepada pihak penyelenggara SDA.

Ketujuh, ius constituendum yang kelak akan ditetapkan sejatinya merupakan pengejawantahan dari kehendak dan kebutuhan masyarakat. Ius constituendum bukan hanya menjamin adanya kepastian hukum, tetapi juga harus memiliki efektivitas di tengah-tengah masyarakat,. Tujuannya, agar keadilan dan ketertiban yang dicita-citakan oleh adanya hukum a quo dapat terwujud.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Umar Mubdi

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, konsentrasi Hukum Pidana. Aktif sebagai pers mahasiswa BPPM Mahkamah FH UGM.

Comments 2

Pembaruan Hukum Sumber Daya Air

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles