Pemidanaan Genosida


Genosida merupakan salah satu kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang sangat ditentang di seluruh negara. Menurut Convention on the Committed and Punishment of the Crime of Genocide, genosida didefinisakan sebagai “. . . any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such : killing member of the group; causing serious bodily; deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about it’s physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent of the group; forcibly transferring children of the group to another group”. Sedangkan menurut Lemkin, sang penemu istilah genosida, secara singkat memberikaan definisi genosida sebagai “the destruction of a nation or an ethnic group”

Konsep dasar dari genosida itu sendiri, yaitu bahwa genosida selalu ditujukan terhadap sebuah kolektivitas (kelompok, ras, etnis, atau bangsa), dan bukan terhadap individu. Penegasan genosida sebagai sebuah kejahatan internasional dimuat secara eksplisit di dalam pasal I Konvensi Genosida 1948. Konvensi yang diterima oleh negara-negara melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 (III) A pada tanggal 9 Desember 1948 ini sendiri merupakan document komprehensif tentang genosida yang pernah ditandatangani negara-negara dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 12 Januari 1951.

Pemidanaan genosida diatur di dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Beberapa sumber hukum internasional yang memuat mengenai genosida beserta pemidaannya diantaranya, Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR serta Statuta Roma 1998. Dalam pasal 6 Konvensi Genosida 1948 ditentukan bahwasanya, Orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam pasal 3 Konvensi, harus diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari Negara Peserta yang di dalam wilayahnya perbuatan itu dilakukan, atau oleh semacam tribunal pidana internasional seperti yang mungkin mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan para Negara Peserta yang akan menerima yurisdiksinya. Pemidanaan genosida ini sendiri merupakan suatu bentuk kecaman yang diberikan oleh dunia internasional terhadap para pelaku kejahatan genosida. Secara umum, pemidanaan genosida ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi HAM yang telah diakui hampir oleh seluruh masyarakat internasional, sehingga dalam prakteknya pemidanaan genosida ini telah diterapkan baik oleh beberapa pengadilan nasional sampai oleh Mahkamah Internasional.

Pada level hukum nasional pengaturan genosida ini diadopsi negara-negara melalui penandatanganan Konvensi Genosida 1948. Pengaturan genosida dalam hukum nasional ini antara lain dibuat sebagai tindak lanjut dari kepesertaan dalam konvensi Genosida 1948, yang mana salah satu muatan konvensi tersebut berisi kewajiban negara-negara pihak dari konvensi untuk membuat legislasi nasional untuk memberikan substansi Konvensi Genosida 1948 pada level hukum nasional. Pengaturan genosida pada level hukum nasional pada gilirannya akan membuka peluang bagi pemidanaan genosida pada level tersebut.

Salah satu bentuk implementasi dari pemidanaan genosida ini dapat dilihat dari contoh kasus pemidanaan terhadap pelaku genosida pada aras hukum dan pengadilan nasional di Jerman, yaitu kasus yang melibatkan Nikola Jorgic, seorang berentik Serbia yang diadili oleh pengadilan nasional Jerman, ia diadili pada tahun 1997 dengan tuduhan melakukan genosida dan pada tanggal 26 Sepember 1997, pengadilan Dusseldorf memutuskan Jorgic bersalah melakukan tindakan genosida berupa pembunuhan terhadap 30 warga etnik Bosniak..(buat catatan kaki) selain perkara Jorgic, perkara lain yang sempat diperiksa di pengadilan nasional Jerman adalah perkara Maksim Sokolovic (1999) dan perkara Navislav Djajic. Selain itu, salah satu peradilan dan pemidanaan terhadap pelaku genosida yang kontroversial sekaligus menyita perhatian dunia adalah kasus Adolf Eichmann yang diperiksa oleh pengadilan nasional Israel.
Pemidanaan genosida lainnya diterapkan pula oleh pengadilan Hibrida, pengadilan hibrida dipandang sebagai sebuah alternative atau jalan tengah di antara pengadilan nasional dan pengadilan internasional, yang dapat dibentuk di negara-negara yang tengah berada dalam situasi ‘transitional justice.’

Dalam lingkup internasional, pemidanaan genosida dapat diterapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo merupakan peletak dasar bagi pembentukan mahkamah kejahatan internasional pada masa berikutnya. Dalam sejarah, tercatat pula beberapa pengadilan internasional yang dibuat khusus untuk melaksanakan pemidanaan genosida, diantaranya:

  1. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, pembentukan mahkamah ini pada akhir Perang Dunia II terutama ditujukan untuk mengadili tokoh-tokoh pemerintah dan militer Jerman yang disangka melakukan berbagai kejahatan-kejahatan berat sebelum dan selama Perang Dunia II.
  2. Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) yang merupakan sebuah mahkamah internasional ad hock yang khusus dibentuk oleh PBB untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan internasional dalam konflik yang mengikuti peristiwa disintegrasi Yugoslavia.
  3. International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR), pengadilan ini mirip dengan ICTY yang juga merupakan mahkamah internasional ad hock bentukan PBB. ICTR didirikan sebagai respons (yang agak terlambat) terhadap tragedy kemanusiaan di Rwanda. Jurisdiksi material dari ICTR ini sendiri mencangkup tiga perbuatan utama, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran terhadap common article 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sedangkan jurisdiksi temporis-nya menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 1994. Hingga saat ini ICTR telah menyidangkan sekitar 75 perkara.
  4. International Criminal Court (ICC). Berbeda dari Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, ICTY dan ICTR yang bersifat ad hoc, ICC adalah sebuah lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Institusi ini dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian internasional, yakni Statuta Roma tahun 1998.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Pemidanaan Genosida

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles