Peradilan Etik; Membuat Jera Pelanggar Etik, Menjaga Kehormatan Jabatan Publik


“In civilized life, law floats in the sea of ethics” – Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1956).
Sebagaimana perahu di atas samudera, hukum adalah bagian kecil dari luasnya etika. Pentingnya penegakan etika dalam kehidupan bernegara telah disadari sebagai jawaban atas perilaku menyimpang pejabat publik.

Akhir tahun 1996, PBB dalam sidang umum ke-82 mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keputusan resmi sidang umum PBB yg menganjurkan agar semua negara anggotanya membangun apa yg dinamakan ‘ethics infrastructure in public office’. Infrastruktur etika menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, adalah berupa kelembagaan penegak kode etik serta peraturan perundangan yg memuat kode perilaku. Dalam lingkup jabatan publik tersebut penerapan infrastruktur etika merupakan upaya menjaga kehormatan institusi dan jabatan publik, yang juga linear dengan terciptanya kepercayaan publik.
Beberapa lembaga etik di lingkup jabatan publik yg ada di Indonesia, diantaranya; Majelis Kehormatan Dewan (MKD) di DPR, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) di Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Namun masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sejumlah lembaga penegak etik yang ada. Kelemahan tersebut diantaranya kedudukan komisi etik yang belum independen, sehingga masih mendapat pengaruh internal kelembagaan. Di samping itu, beberapa lembaga penegak etik yang posisinya sebagai lembaga eksternal pun memiliki kewenangan yang masih terbatas pada memberikan rekomendasi. Berangkat dari hal tersebut lahir konsepsi peradilan etik yang merupakan penguatan terhadap sistem ketatanegaraan, dimana sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional bekerja sebagai penopangnya.

Lebih lanjut karena cakupan etika yang lebih luas, maka dalam perkara etik dapat dikatakan; suatu perbuatan yang melanggar hukum sudah pasti dikategorikan melanggar etika. Akan tetapi suatu perbuatan yang melanggar etika belum tentu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Sebagai contoh, adanya nama Ketua BPK dalam daftar Panama Papers beberapa waktu lalu boleh jadi tidak melanggar hukum, namun belum tentu bukan sebuah pelanggaran etika. Selanjutnya apabila terlapor atau teradu pelanggaran etik dalam putusan dinyatakan terbukti melanggar, maka hakim menjatuhkan sanksi etika yang dapat berupa teguran atau pemberhentian. Sebaliknya apabila terlapor atau teradu dinyatakan tidak terbukti melanggar etik, maka dilakukan rehabilitasi.

Konsepsi peradilan etik ini diterapkan dalam pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dalam Pasal 111 ayat (3) dijelaskan tentang tugas DKPP yang meliputi menerima, memeriksa, hingga memutus perkara pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dimana berdasar Pasal 112 ayat (12) putusan DKPP tersebut berlaku final dan mengikat bagi addressaat-nya. Di samping itu DKPP juga menganut sejumlah asas dan prinsip dalam menyelenggarakan peradilan etik. Beberapa diantaranya yakni;
Speedy administration of justice, speedy trial atau peradilan yang cepat, demi terwujudnya kepastian hukum dimana perkara yang diperiksa berkaitan dengan pemilu yang memiliki sekuens waktu tertentu.

Acori in cumbit probation artinya pengadu harus punya bukti, dan probation plena atau bukti tertulis yang wajib disertakan dalam laporan.

Openbaar vergadening, yakni sidang yang dilakukan oleh DKPP dilakukan secara terbuka, dapat dihadiri oleh masyarakat umum dan dapat diliput media massa.
Presumption of ethical atau praduga beretika, artinya sebelum DKPP memutuskan dalam sidang pembacaan putusan, teradu masih belum bisa dinyatakan melanggar kode etik.
Equality before the law and ethic, persamaan kedudukan di depan hukum dan etika.

Independensi ditambah kewenangan memutus perkara pelanggaran etik penyelenggara pemilu, menjadikan posisi DKPP cukup strategis untuk menanggulangi krisis kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Di satu tahun pertamanya lembaga ini bahkan telah memberhentikan 70 orang penyelenggara dan 46 orang mendapatkan peringatan (Juni 2012 – Mei 2013). Model kelembagaan DKPP yang dibentuk dari konsepsi peradilan etik ini dapat menjadi pionir dalam pembentukan atau revitalisasi lembaga-lembaga etik maupun kontrol independen yang wewenangnya terbatas hanya memberikan rekomendasi, di samping penerapannya tetap harus melalui penyesuaian.

Sumber:
Jimly Asshiddiqie. 2014. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.
Asas-Asas Pengadilan Etik di laman website www.dkpp.go.id http://www.dkpp.go.id/index.php?a=detilberita&id=1754
Majalah Konstitusi No. 87 Mei 2014, Meluruskan Putusan DKPP.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
CalonSH
Calonsh.com as the biggest Indonesian law students' online forum in Indonesia is ready to give high dedication and contribution to the country in developing of law issues. Through simple and creative content but the ones which are educational and knowledgeable, we share accurate education, information, news and solution of law.

Comments 0

Peradilan Etik; Membuat Jera Pelanggar Etik, Menjaga Kehormatan Jabatan Publik

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles