Perlindungan Data Privasi Pengguna Internet Sebagai Suatu HAM

Pada era kemajuan Information and Communication Technology (ICT) saat ini, di mana komunikasi antar manusia semakin modern dilakukan melalui smartphones, komputer tablet yang terkoneksi dengan sambungan internet. Data privasi menjadi perhatian dalam perkembangan “Web of The World”. Data Privasi secara pengertian dan kontekstual lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (non-interference), akses terbatas (limited accessibility), atau informasi pribadi (information control).

Privasi adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai makhluk hidup, di mana memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri, berpikir bebas tanpa diskriminasi, dan memberikan kita kontrol atas data privasi kita. Menurut Abu Bakar Munir, privasi dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu:

  • Privasi atas informasi, cara pengumpulan dan pengelolaan data privasi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan,
  • Privasi atas Anggota Badan, perlindungan secara fisik seseorang sebagai prosedur pengambilan data sidik jari dan retina mata,
  • Privasi atas komunikasi, perlindungan atas komunikasi seseorang melalui surat, e-mail, telepon, dan bentuk lain,
  • Privasi atas Territorial, perlindungan privasi lingkungan domestik, tempat kerja.
    Perlindungan data menekankan pada aturan, proses, penyebaran data pribadi, dan menggolongkan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan privasi terhadap data atau informasi pribadi. 

Perlindungan data privasi bertujuan untuk mengurangi ancaman yang diciptakan dari kemajuan ICT dimana pada tahap kemajuan ini memiliki peluang besar bagi para pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi seseorang. Ancaman serius dalam perlindungan data privasi ialah adanya kemampuan untuk melakukan pengintaian dan penyadapan. Pada saat ini, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi, memonitor percakapan, kegiatan, lokasi yang dikunjungi, maupun transaksi yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah.

Beberapa negara di dunia seperti Afrika Selatan dan Hungaria mengatur privasi dalam konstitusinya, namun banyak negara yang mengakui hak-hak privasi seperti dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Sedangkan, di Indonesia sendiri belum memuat aturan mengenai perlindungan data privasi secara khusus. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara implisit mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Ditekankan kembali disini bahwa makna Privasi berbeda dengan Pribadi dan di Indonesia belum memfokuskan terhadap perlindungan data privasi, hanya sebatas perlindungan terhadap data pribadi. Hanya dalam Pasal 26 UU ITE dapat dimaknai bahwa setiap penggunaan data pribadi dalam media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemilik data bersangkutan.

Indonesia, perjanjian internasional yang mengakui hak-hak privasi seperti International Convenant on Civil and Political Rights, yang telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 namun tidak tercantum perlindungan hak privasi dalam pasal-pasalnya, hanya secara implisit. Sama hal nya dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 juga tidak ada pasal yang mengatur perlindungan data privasi secara eksplisit. Berbeda halnya dengan Pengelompokan Hak Asasi Manusia dalam Civil Rights yang dikemukakan oleh Prof. Aswanto bahwa didalamnya juga meliputi Protection of Privacy.

————————————————
Daftar Pustaka :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sinta Dewi Rosadi.2015.Cyber Law. Bandung : PT. Refika Aditama
Nurul Qamar.2014.Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum dan Demokrasi. Bandung : Bina Cipta

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Leave a Reply