Alat Bukti Didalam Hukum Acara Perdata (part. 1)


BUKTI SURAT”

Dalam hukum pembuktian dikenal dengan adanya alat bukti. Alat bukti diajukan para pihak guna membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta – fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu komponen terpenting dalam hal membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Didalam hukum acara perdata terdapat 5 (lima) alat bukti yang tertera pada pasal 164 HIR atau pada 1866 KUHPerdata. Adapun 5 (lima) alat bukti tersebut adalah:
1. Bukti surat
2. Bukti Alat
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Pada Pasal 1866 KUHPerdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan (shrifftelijke bewjis, written evidence). Ada juga yang menyebut alat bukti surat. Dari segi hukum Pembuktian tulisan atau akta mempunyai beberapa fungsi sebagai:

> Formalitas Kausa, surat atau akta sebagai syarat dari keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila tindakan itu tidak dengan surat atau akta, tindakan tersebut menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (causa). Contohnya, pada pasal 390 HIR disitu dinyatakan bahwa segala bentuk panggilan dan pemberitahuan yang dilakukan juru sita, baru sah menurut hukum, apabila tindakan itu dilakukan dengan surat panggilan atau surat pemberitahuan.
> Sebagai alat bukti.
> Probationis Causa, maksudnya adalah suatu surat atau akta merupakan satu – satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.

Didalam praktek dikenal macam – macam surat yang dalam hukum acara perdata dibagi dalam 3 kelompok, dengan perkataan lain hukum acara perdata mengenal 3 macam surat ialah:

a) Surat biasa
Sehelai surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti dikemudian hari. Misalnya surat yang sehubungan dengan korespondensi dagang.

b) Akta Otentik
Mengenai definisi akta otentik sendiri pengertiaannya diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, “Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.” Kekuatan dari akta otentik ini adalah sempurna dan mengikat. Tetapi apabila yang membuat akta tersebut merupakan pejabat yang tidak berwenang, tidak cakap, atau bentuknya cacat. Maka menurut Pasal 1869 KUHPerdata akta otentik tersebut:
– Tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai Akta Otentik.
– Maka nilai pembuktiannya turun menjadi Akta Bawah Tangan, dengan syarat akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak. Ditinjau dari segi pembuatan, Pasal 1868 KUHPerdata mengenal dua bentuk cara mewujudkannya:
> Dibuat oleh Pejabat
Bentuk ini adalah bentuk akta yang dibuat oleh pejabat berwenang. Biasanya akta otentik yang dibuat oleh pejabat meliputi akta otentik di bidang hukum publik. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta ini adalah pejabat tata usaha negara (pejabat TUN). Contohnya: SIM (surat izin mengemudi), KTP (kartu tanda penduduk), dll.

> Dibuat dihadapan Pejabat
Dalam hal suatu akta dibuat dihadapan pejabat ini, biasanya meliputi hal – hal yang berkenaan dalam bidang hukum perdata dan bisnis. Para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat yang berwenang serta menyampaikan kepentingannya supaya dituangkan dalam bentuk akta. Lalu akta ini akan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang menghadap dan menandatanganinya.
Adapun mengenai syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai (untuk kepentingan para pihak) harus terpenuhi secara keseluruhan (kumulatif), baik syarat formil maupun syarat materiil.

1. Syarat formil
– Dibuat pejabat yang berwenang
– Dihadiri para pihak
– Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat
– Dihadiri oleh dua orang saksi
– Menyebut identitas Notaris (Pejabat), penghadap dan para saksi
– Menyebut tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta
– Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap
– Ditanda tangani semua pihak

2. Syarat materil
– Berisi keterangan kesepakatan para pihak
– Isi keterangan perbuatan hukum
– Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti

c) Akta dibawah tangan
Akta dibawah tangan dirumuskan didalam Pasal 1874 KUHPerdata, atau pada Pasal 286 RBG. Pada intinya pasal tersebut menyatakan bahwa akta bawah tangan adalah segala jenis tulisan yang tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak. Dari segi hukum pembuktian agar tulisan benilai sebagai akta bawah tangan yang bersifat partai maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat formil
– Berbentuk tertulis atau tulisan
– Dibuat secara partai (dua belah pihak atau lebih) tanpa bantuan atau tanpa di hadapan seorang pejabat umum
– Ditandatangani oleh para pihak
– Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan
Untuk akta bawah tangan yang bersifat sepihak, syarat formilnya dibuat sendiri oleh orang yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh pembuatnya tersebut.

2. Syarat Materil
– Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum
– Sengaja dibuat sebagai alat bukti

Kebolehan mengingkari isi dan tanda tangan, diatur dalam Pasal 1876 KUHPerdata atau Pasal 189 RBG yang menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan akta bawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya. Berarti kalau diakui oleh pihak lawan, maka penanda tangan akta bawah tangan dapat dikatakan untuk keuntungan pihak lain, akan tetapi apabila dimungkiri, yang terjadi bukan menguntungkan, bahkan dapat mendatangkan kerugian. Itu sebabnya dapat dikatakan, akta bawah tanah pada dasarnya:
> Sering mengandung kerawanan dan ketidakpastian
> Selama tidak ada pengingkaran, eksistensinya sebagai akta dan alat bukti, dapat dikatakan aman, tetapi apabila isi dan tanda tangan dimungkiri, hilang kepastian dan keamanannya sebagai akta dan alat bukti.

Perbedaan dari ketiga macam surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu bergantung pada bagaimana cara surat itu dibuat. Selain dari pada tiga jenis tersebut, dikemukakan salah satu Putusan MA No. 1363K/Pdt/1996, antara lain memuat pertimbangan, bahwa surat bukti yang diajukan dalam hal ini bukan akta bawah tangan yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat. Bertitik tolak dari putusan diatas, selain akta otentik dan akta bawah tangan, undang – undang dan praktik peradilan memperkenalkan juga akta pengakuan sepihak sebagai alat bukti tulisan/surat. Meskipun dalam lalu lintas hubungan hukum yang banyak dipergunakan ialah akta otentik dan akta bawah tangan, namun dalam hal – hal yang menyangkut bidang utang – piutang yang berskala kecil, banyak juga yang menggunakan akta pengakuan sepihak. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak, maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata. Agar dapat dikatakan sebagai akta pengakuan sepihak harus memenuhi syarat:

1. Syarat formil
– Bentuknya seperti akta bawah tangan, tertulis
– Mencantumkan identitas
– Menyebut dengan pasti waktu pembayaran
– Ditulis tangan oleh penanda tangan
– Ditanda tangani penulis akta

2. Syarat materil
– Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan
– Penegasan utang berasal dari persetujuan timbal – balik
– Merupakan pengakuan sepihak tanpa syarat
– Jumlah utang atau barang sudah pasti

Apabila berdasarkan fakta yang dijumpai dalam persidangan, penggugat tidak dapat membuktikan tulisan tangan yang tercantum dalam akta merupakan tulisan tangan tergugat. Bahkan tergugat membantah isi dan tulisan itu sebagai tulisan tangannya sendiri. Dengan demikian akta pengakuan sepihak itu tidak sah sebagai alat bukti.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Alat Bukti Didalam Hukum Acara Perdata (part. 1)

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles