Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum – Petrus C.K.L Bello


“Sebuah sistem hukum tanpa basis ideologi adalah tidak mungkin, sebab hukum tanpa hegemoni hanyalah kekuasaan telanjang dan itu berarti hukum sama sekali bukanlah hukum. Hukum tidak hanya ideologi yang disokong oleh kekuasaan sosial yang terlembaga melainkan juga kekuasaan sosial terlembaga yang disokong oleh ideologi.”

Naskah embrional dari buku ini adalah tesis penulis dengan judul asli Pengaruh Ketentuan WTO (GATS) terhadap Ketentuan Perbankan Indonesia: Suatu Tinjauan terhadap Faktor Ideologi yang Melatarbelakanginya, untuk menempuh Program Kekhususan Hukum Ekonomi Pascasarjana FH UI. Buku ini merupakan hasil dari penelitian mendalam Penulis tentang kaitan hukum dan ideologi dan pembuktian dari teori tersebut, yaitu bagaimana hukum selalu memuat ideologi tertentu.

Mengikuti isitilah yang sering dipakai para pemikir Marxist, netralitas hukum hanyalah sebuah ilusi. Hukum tidak pernah bebas dari berbagai paham dominan dimana hukum tersebut dibuat dan dipraktikkan. Hukum tak dapat dilepaskan dari konteks sosio historis, bukan dari ruang hampa, karenanya hukum itu selalu bersifat ideologis, artinya selalu memuat ideologi. Buku ini mendorong gagasan mengenai pentingnya mengkaji hukum secara ideologis.

Untuk menantang anggapan umum wacana hukum di negeri kita yang mengklaim bahwa hukum itu otonom, tidak memihak, tidak pandang bulu dan bebas dari kepentingan, buku ini hadir secara sederhana menjelaskan poblematika kontestasi antara Pancasila dan Neoliberalisme disoroti lebih terperinci dengan menunjuk contoh kasuistik pada dinamika perbankan di Indonesia, serta implikasi praktisnya pada Pancasila selaku ideologi Indonesia. Dimana secara perkasa dan kuatnya, filsafat ekonomi politik neoriberalisme yang diusung WTO mengangkangi dan mengalahkan Pancasila sebagaimana cermin dalam UU Perbankan positif di Indonesia.

Duduk permasalahan yang diangkat dalam buku ini diantaranya adalah pengaruh ideologi WTO dan pengaruh ketentuan WTO terhadap ideologi yang dianut hukum perbankan di Indonesia. Maka bahasan buku ini meliputi harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan WTO dan liberalisasi perbankan. Buku ini juga menegaskan bahwa hukum dapat menjadi senjata melanggengkan kepentingan dominan. Karenanya hukum harus terus dikritisi berdasarkan kaidah moral yang terkandung dalam Pancasila, sehingga hukum dapat memastikan terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh Rakyat. Sebab bagaimanapun juga, tujuan hukum adalah Salus Populi Suprema Lex.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Linda Dewi Rahayu
Mahasiswa biasa konsentrasi Agraria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Comments 0

Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum – Petrus C.K.L Bello

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles