Jangan Kebiri Kemandirian Hakim Indonesia!


“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab 1, Pasal 1 )

Kekuasaan Kehakiman merupakan tonggak dari sistem yudisial di Indonesia. Peran hakim sebagai salah satu pelaksana yudikatif yang telah diatur dalam Pasal 1 di atas merupakan interupsi bahwa peran hakim seyogyanya terbebas dari intervensi dan interdependensi pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Indonesia sebagai negara yang tetap menganut distribution of power memiliki salah satu ciri bahwa setiap badan kekuasaan tidak benar-benar terpisah seperti separation of power. Distribution of power memberikan celah untuk tiap badannya mempunyai hubungan satu sama lain sehingga dapat dimungkinkan adanya pendistribusian kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya badan kekuasaan, salah satunya badan yudikatif.

Intervensi terhadap badan yudikatif yang dewasa ini sering terjadi bukan tidak mungkin merupakan salah satu dampak dari masih rancunya sistem Trias Politica yang diusung Indonesia. Trias Politica yang terdiri atas 3 (tiga) badan kekuasaan yang menjalankan pemerintahan, yakni Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif dalam pelaksaannya di negara lain yang menganut sistem serupa seperti Amerika Serikat tidak memiliki hubungan satu sama lain sehingga memberikan ruang kepada setiap badan untuk mandiri dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan.

Berlakunya UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagai aturan penjamin kebebasan yudikatif dalam memutus perkara. Dalam penjelasan pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:
“Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya Penjelasan Umum Nomer I alinia pertama berbunyi, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Secara garis besar, pasal 3 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 telah memperinci daripada UU sebelumnya sehingga larangan peran eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dibolehkan oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hal ini terdapat pada pasal 14 yang menyatakan: (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal tersebut, Presiden selaku eksekutif diperbolehkan untuk ikut berperan terhadap putusan hakim tetapi tetap dengan mempertimbangkan lembaga yudikatif dan legislatif yang ada.

Jika ditelisik ke belakang, kepentingan yang mengintervensi tubuh kehakiman telah ada sejak resim Orde Baru. Ketua Mahkamah Agung memiliki posisi setingkat menteri dan kekuasaan eksekutif kerap mendikte putusan hakim. Tentunya Mahkamah Agung kala itu diduduki oleh orang-orang yang kooperatif terhadap kekuasaan eksekutif. Contoh lain adalah adanya intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus aliran kredit Bank Century. Presiden menyoroti putusan hakim kepada Muhammad Misbakhun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera yang dinilai mengusik rasa keadilan maysarakat. Tentunya pernyataan Presiden ini mempengaruhi keputusan hakim di tingkat banding dan tergolong sebagai bentuk intervensi kepada badan kehakiman.

Sangat disayangkan apabila Indonesia yang telah menjamin kebebasan hakim dalam memutuskan suatu pekara harus termanifestasikan sebagai jaminan yang semu. Ada campur tangan eksekutif yang berlebih mampu memberikan pembatasan terhadap ruang gerak hakim dalam menentukan putusan. Diaturnya pembolehan campur tangan eksekutif dalam suatu perkara sebatas memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan suatu patokan dimana eksekutif seyogyanya tidak terlalu dalam mengintervensi hakim.


Dasar Hukum:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Jangan Kebiri Kemandirian Hakim Indonesia!

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles