Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Pidana


Istilah Sirri berasal dari bahasa Arab Sirra, israr yang berarti rahasia. Masyarakat sering mengartikan nikah siri sebagai:

  • Pernikahan tanpa wali (dilakukan secara rahasia)
  • Pernikahan yang memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama di luar Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri dianggap sah. Namun, menurut hukum yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan yang telah di atur pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maksudnya disini perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (Islam) atau Kantor Catatan Sipil (Non-Islam) guna mendapat bukti pernikahan berupa buku nikah dan memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara untuk pasangan yang menikah serta kemudian anak-anaknya nanti.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka nikah sirri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap tidak sah di mata hukum. Terlebih lagi untuk seseorang yang telah terikat pada perkawinan sah, kemudian melakukan nikah sirri. Maka, melanggar ketentuan tentang Perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1 : dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
1e. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya:
b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:
2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu.
Kecuali telah mendapat izin dari pasangan perkawinan yang sah dan melakukan pernikahan secara terang-terangan (poligami), bukan pernikahan sirri.

 

Di Indonesia banyak sekali yang melakukan pernikahan sirri terlepas dari usia mereka. Seringkali juga ditemukan pernikahan sirri terhadap anak di bawah umur, maka pada kasus ini akan diberlakukan Pasal 288 Ayat 1 KUHP yang berbunyi, “Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”. Kemudian juga melanggar ketentuan Pasal 74 sampai Pasal 90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Contoh di kehidupan nyata yaitu sebuah kasus pernikahan sirri yang paling fenomenal antara Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia sebagaimana diungkapkan oleh kuasa hukum Gatot Brajamusti, Muara Karta Simatupang. Contoh lainnya adalah kasus pernikahan sirri Ahmad Dhani dan Mulan Jameela yang kemudian dikaruniai seorang anak bernama Safeea. Maka, akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan sirri terhadap si anak adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nikah sirri akan dianggap tidak sah secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Pidana

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles