Penegak Hukum Terlibat dalam Penjualan Satwa Liar yang Dilindungi ?

“Bagaimana rakyat bisa percaya hukum, jika sang penegak yang justru melanggar hukum.” (Najwa Shihab) Menggambarkan keadaaan beberapa minggu ini dimana masyarakat Indonesia telah dihebohkan dengan maraknya penjualan satwa liar yang dilindungi. Selain berita penangkapan seorang penjual satwa yang dilindungi di pasar burung Palembang melalui media sosial oleh Petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan pada 29 september 2016, masyarakat Indonesia semakin dihebohkan dengan pemberitaan yang mengabarkan bahwa penegak hukum juga terlibat dalam penjualan satwa liar yang dilindungi.

“Ada lima pelaku oknum TNI, saya yakin banyak cuma di kasus yang kami proses memang segitu. Oknum Polri di bawah 10 orang,” kata Irma di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Sebenarnya keterlibatan oknum penegak hukum dalam penjualan satwa liar yang dilindungi sudah lama terjadi hal ini dapat dibuktikan dengan pemberitaan kasus tahun 2010 di Aceh, Petugas Direktorat Kriminal Khusus menangkap pengepul besar kulit harimau yang mana pengepul mengaku mendapatkan kulit itu dari oknum anggota TNI berpangkat letkol, tahun 2012 dikabarkan bahwa oknum TNI sehabis bertugas selalu membawa “oleh-oleh” burung yang dilindungi minimal membawa satu ekor burung, selain itu kasus Hercules TNI terkait pengangkut cendrawasih yang akan dibawa ke Batam yang merupakan titipin dari oknum penjual satwa yang dilindungi tersebut. Sehingga sudah sewajarnya kasus kejahatan satwa illegal di Indonesia menempati peringkat kedua di dunia hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Purwadi Arianto.

Dengan pemberitaan tersebut menyebabkan kegelisahan didalam masyarakat, dengan mempertanyakan bagaimanakah pemberantasan rantai penjualan satwa illegal di Indonesia jika para penegak hukum terlibat didalamnya. Sementara, perlu juga dikritisi bahwa dalam kasus maraknya penjualan satwa liar dilindungi tidak menutup mata melibatkan pemerintah serta masyarakat yang juga bertanggungjawab dan memiliki perananan untuk pemberantasan atas hal tersebut (pasal 2 No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati ) dikarenakan penyebab penjualan satwa liar dilindungi yakni dengan kurangnya suaka margasatwa, maraknya penebangan hutan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah untuk lahan pertanian, kota atau jalan yang menyebabkan kurangnya luas hutan di Indonesia hal tersebut terbukti dengan laporan pemerintah yang menyatakan daratan Indonesia pada tahun 1950-an yang dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta hektar) namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia berkurangnya menjadi 138 Juta. Berkurangnya atau kerusakan hutan yang merupakan habitat satwa liar dilindungi merupakan hal penting penyebab terjadinya kasus tersebut sehingga perlu dibenahi, dikarenakan dengan berkurangnya habitat satwa liar tidak memiliki tempat melangsungkan kehidupannya dan mencari tempat lain yang semakin memudahkan masyarakat bahkan penegak hukum untuk melakukan penangkapan, pengangkutan serta penjualan satwa liar dilindungi.

Oleh karena itulah, pemberantasan serta maraknya penjualan satwa liar di Indonesia tidak hanya melibatkan peranan penegak hukum saja melainkan pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam hal keterlibatan aparat penegak hukum dalam penjualan satwa liar dilindungi haruslah menerima vonis hukuman yang sesuai dengan UU tersebut.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Leave a Reply