loading...

14 October 2016
Nasib Rutan Yang Overload
Nasib Rutan Yang Overload

“Geen Straf Zonder Schuld, Tiada Pidana tanpa Kesalahan”

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dikenal namanya Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan, merupakan bagian dari lembaga penahanan sementara sebelum dikeluarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum guna mencegah tersangka/terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal-hal mengenai kewajiban, larangan, jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin, serta penjatuhan hukum disiplin telah diatur secara jelas ke dalam Permen tersebut. Kedudukan rutan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM di setiap kabupaten atau kota menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dilansir dari http://www.prisonstudies.org, Negara Indonesia pada tahun 2015 menempati peringkat ke 10 di dunia dengan jumlah narapidana sebesar 173.713 orang. Ditambah lagi, tidak semua kabupaten dan kota di Indonesia memiliki Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga Rutan yang seharusnya merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses peradilan kini difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Menurut berbagai sumber, banyak kondisi Rutan yang telah melebihi kapasitas sehingga para tersangka dan terdakwa dipindahkan ke Lapas. Begitu pula apabila Lapas juga melebihi kapasitas, maka yang seharusnya narapidana menjalani hukuman di Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Sebagai tambahan, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam hal ini Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Selanjutnya Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu juga sebaliknya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Seperti halnya yang terjadi di Solo, sebanyak 20 tahanan yang selama ini mendiami Rutan Kelas 1 A, mulai dipindahkan ke Lapas Nusakambangan pada hari Kamis, 23 Juni 2016. Pemindahan 20 tahanan yang rata-rata terjerat kasus narkotika ini terpaksa dilakukan menyusul Rutan yang sudah melebihi kapasitas (http://news.okezone.com). Menurut Kepala Keamanan Rutan Kelas 1A Solo, Urip Dharma Yoga menyatakan bahwa batas kapasitas Rutan Solo hanya sekitar 200 orang, namun saat ini telah dihuni lebih dari 500 orang yang diantaranya blok tahanan narkotika untuk 80 orang, tetapi hingga hari ini dihuni 143 tahanan. Maka dari itu, Rutan mengambil kebijakan untuk memindahkan beberapa tahanannya ke Lapas Nusakambangan, menimbang pula sebelumnya juga menimbulkan masalah berkelahi dengan sesama tahanan akibat overload-nya kapasitas Rutan Solo dan hal-hal lainnya.

Begitu pula yang terjadi di Rutan Kelas II B Dumai di Pekanbaru yang bahkan mengalami kelebihan kapasitas hunian rutan capai 400 persen (http://pekanbaru.tribunnews.com). Idealnya setiap kamar hunian di Rutan Damai hanya memuat belasan warga binaan, tetapi saat ini dihuni hingga 30 warga binaan. Belum lagi pencampuran antara tahanan dengan narapidana yang mencapai total 746 warga binaan, didominasi oleh 521 narapidana dan 225 tahanan selama proses peradilan. Padahal daya tampung total seluruhnya Rutan Dumai seharusnya hanya 165 warga binaan.

Untuk mengantisipasi overload daya tampung Rutan yang dialami di berbagai daerah di Indonesia, maka pihak Rutan memindahkan beberapa warga binaannya ke Rutan lain maupun Lapas yang masih tersedia ruang. Lalu apabila masih terdapat lahan yang masih dapat digunakan, pihak Rutan dapat mengusulkan kepada Kemenkumham untuk dilakukan penambahan ruang baru. Tindakan ini mendapat perhatian Kemenkumham Jawa Timur untuk membangun 2 blok penjara di Lapas Lowokmaru Malang dan Lapas Pemuda Madiun sebagai bentuk antisipasi. Di sisi lain guna mencegah timbulnya kerusuhan pasca overload kapasitas, maka dilakukan penjagaan ketat oleh personel keamanan di setiap blok hunian. Hal ini juga berlaku untuk keluarga/kerabat yang akan membesuk harus melalui serangkaian pemeriksaan ketat. Beberapa cara antisipasi ini diantaranya sudah dilakukan di Rutan Solo, Dumai, Tanah Laut, Boyolali, dan di daerah-daerah Jawa Timur.


Dasar hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
  3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Posted in Featured, Legal-X
Write a comment