Konsepsi Saksi Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan MK Nomor 65/puu-viii/2010


Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum pidana (hukum pidana formil) di Indonesia. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai Indonesia sebagai negara merdeka, yang menghendaki pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi sebagai bangsa yang terus bertumbuh kembang, merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk senantiasa memperbaharui ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan aktual masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah mengenai KUHAP. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu pembaharuan penting terkait KUHAP yang perlu diketahui oleh orang-orang yang kesehariannya bergelut dalam dunia hukum (terutama hukum pidana), adalah mengenai konsepsi saksi, khususnya pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010. Itulah yang akan menjadi fokus utama dalam pembahasan kali ini.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, Menurut KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 26). Dengan demikian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 Angka 27).

Rupanya, dengan pendefenisian saksi dan keterangan saksi yang demikian itu, terdapat kelemahan yang cukup berbahaya apabila diabaikan begitu saja. Bagaimana jika ada orang yang memiliki pengetahuan relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana, namun ia tidak mendengar, melihat, dan merasakan secara langsung tindak pidana tersebut?  Hal ini pertama kali disadari oleh Yusril Ihza Mahendra yang mana merupakan pemohon pengujian Pasal terkait terhadap Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketika itu Yusril memang sedang berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi biaya aksess fee Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan.

Mulanya, sebagai seorang tersangka, Yusril hendak menggunakan haknya untuk mendatangkan saksi-saksi yang menguntungkan bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Saksi-saksi tersebut antara lain Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Kwik Kian Gie. Namun Kejaksaan menolak mendatangkan dan memeriksa keempat orang tersebut sebagai saksi dengan dalih mereka tidak terkualifikasi sebagai saksi menurut Pasal 1 Angka 26 dan 27. Kejaksaan mengatakan pula, paling-paling keempat orang tersebut hanya menerangkan berdasarkan “katanya-katanya” (testimonium de auditu). Merasa hak-hak konstitusionalnya yang terjamin menurut Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 terreduksi, maka Yusril lanjut memperjuangkan hak-haknya tersebut melalui MK.

Dalam legal standingnya, di salah satu poin Yusril memberikan contoh sebagai berikut: “misalnya seseorang yang bernama Ahmad, tiba-tiba ditangkap polisi dengan tuduhan merampok dan membunuh pemilik toko emas di Pasar Baru hari Jum’at sore 22 Oktober 2010 sekitar maghrib. Ada sepuluh saksi yang mengaku melihat Ahmad melakukan perampokan dan pembunuhan itu. Senjata milik Ahmad tertinggal di toko itu. Sidik jari Ahmad juga ditemukan di sana. Kalau sudah begini, Ahmad tentu sudah tidak berkutik menghadapi polisi. Tetapi Ahmad menyangkal melakukan perampokan dan pembunuhan. Pada Jumat sore 22 Oktober 2010 dia menjadi imam shalat maghrib di Mesjid Pondok Indah dan sesudah itu memberi kultum kepada jama’ah. Ahmad minta kepada polisi agar pengurus masjid dan beberapa jamaah yang mendengar kultumnya itu diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan untuk mendukung kebenaran alibinya. Tapi penyidik menolak dengan alasan tidak relevan, sebab saksi-saksi yang menguntungkan itu tidak ‘melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri’ perampokan dan pembunuhan yang Ahmad lakukan di Pasar Baru, karena pada saat perampokan dan pembunuhan terjadi, mereka berada di Pondok Indah. Kalau definisi saksi seperti ini, hampir dapat dipastikan Ahmad akan dihukum, bahkan mungkin dengan hukuman mati. Ahmad akan menjadi korban kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum dan diperlakukan secara tidak adil dan zalim.”

Alhasil, apa yang diperjuangkan Yusril berbuah manis dengan keluarnya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 1 Angka 26 dan 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat (3) dan (4); serta Pasal 184 Ayat (1) Huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi  tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Hamdan Zoelva (sebagaimana dilansir Hukumonline), sebagai salah satu hakim konstitusi yang memutus permohonan tersebut berkomentar, “Pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 telah memberikan pembatasan, bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi alibi karena hanya saksi fakta yang bisa diajukan sebagai saksi menguntungkan.”

Dengan demikian, sekarang dapat kita ketahui bahwa yang disebut saksi dalam perkara pidana tidak hanya orang yang mendengar, melihat, dan merasakan sendiri terjadinya tindak pidana. Orang yang tidak mendengar, melihat, dan merasakan terjadinya tindak pidana pun dapat menjadi saksi selama ia memiliki pengetahuan yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan.


Referensi:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  • Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

 

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Sahel Muzzammil
Merupakan anak rantau dari Jakarta yang sejak 2015 menyandang status sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Sampai saat ini (2016), mahasiswa asal Jakarta tersebut aktif di BEM FH UNDIP (Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Akademik), Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI FH UNDIP), dan Kelompok Riset dan Debat (KRD FH UNDIP). Berpartisipasi dalam lomba karya tulis ilmiah sudah beberapa kali dilakukannya. Untuk urusan keilmuan, minatnya paling tinggi jatuh pada Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles