Teori Pembenaran Pemungutan Pajak


Sepanjang peradaban manusia, apa yang disebut masyarakat ialah kehidupan bersama manusia-manusia dalam kurun waktu yang panjang di wilayah tertentu sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Untuk menciptakan kehidupan bersama yang baik, manusia-manusia itu saling bahu-membahu dalam memenuhi kebutuhan di antara sesamanya. Tidak terkecuali di masa ketika manusia berada dalam peradaban yang sudah mengenal konsep negara. Sebuah negara berdiri karena sebelumnya dibangun dengan keinginan dan semangat yang kuat dari masyarakat tertentu untuk tidak hanya sekedar hidup bersama, melainkan juga untuk mewujudkan cita-cita kolektif tertentu.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita kolektif yang luhur, tidak bisa suatu negara hanya menggunakan satu cara. Dikarenakan kompleksitas kehidupan masyarakat yang sedemikian rupa, negara perlu menggunakan berbagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita kolektif tersebut. Salah satunya adalah pajak. Pajak (definisi dari Prof. Dr. P.J.A. Adriani) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (R. Santoso Brotodiharjo, 2008)

Membicarakan soal pajak secara keseluruhan bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bahkan membicarakan pajak dari segi hukumnya saja, dalam jangka waktu satu semester (enam bulan), mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hukum pajak belum tentu memahami hukum pajak sampai ke seluk beluknya. Oleh karenanya tulisan ini tidak mengambil tema pajak secara keseluruhan, melainkan hanya membahas teori pembenaran pemungutan pajak itu sendiri.

Teori pembenaran pemungutan pajak lahir sebagai reaksi dari para ahli terhadap pihak-pihak yang menentang dilakukannya pemungutan sebagian harta perorangan oleh negara. Beberapa teori pembenaran pemungutan pajak ialah sebagai berikut. (Marihot Pahala Siahaan, 2010)

  • Teori Asuransi

Pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada negara dianalogikan sebagai pembayaran premi asuransi. Sesuai dengan fungsinya, negara memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dengan segala kepentingannya, termasuk keselamatan dan keamanan jiwa masyarakat dan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan polisi dan angkatan bersenjata yang menjamin terselenggaranya ketertiban dan keamanan negara dan masyarakat, penyelesaian sengketa hukum yang timbul antar-anggota masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang relatif murah guna menjamin masa depan yang lebih baik, dan berbagai pelayanan lainnya. Sebagaimana pada asuransi, maka untuk mendapat berbagai perlindungan dan berbagai fasilitas guna peningkatan kesejahteraan tersebut tentunya masyarakat harus membayar sejumlah uang tertentu (pajak), yang dapat disamakan dengan premi asuransi.

  • Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing anggota masyarakat dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka. Dalam teori ini berlaku pandangan bahwa semakin besar kepentingan yang dinikmati oleh pembayar pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang harus mereka bayar.

  • Teori Gaya Pikul

Yang menjadi titik pangkal teori gaya pikul adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Hal ini berarti  pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul (kekuatan) masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur gaya pikul seseorang, dapat digunakan antara lain: Jumlah penghasilan, kekayaan, belanja dan pengeluaran, serta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Pendapat yang paling sering digunakan untuk menjelaskan teori ini adalah pendapat dari Ir. Mr. A.J. Cohen Stuart. Ia menyamakan gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertama-tama harus mampu memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban lain yang akan melewatinya.

  • Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori Bakti mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan antara negara dengan rakyat yang dinaunginya. Negara merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan bersepakat untuk menjadi satu dalam wadah negara yang mengayominya. Karena itu negara mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakatnya dan berhak untuk mengadakan pungutan kepada masyarakat. Sebagai orang yang bersepakat untuk menjadi bagian dari negara tersebut maka setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung negara dan pemerintah yang diberi kepercayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  • Teori Asas Daya Beli

Teori ini merupakan suatu teori modern yang tidak mempersoalkan alasan awal mengapa negara memungut pajak, sebagaimana keempat teori sebelumnya. Teori Asas Daya Beli hanya mendasarkan pemungutan pajak kepada efek atau pengaruhnya saja. Teori ini memandang efek yang baik dari pemungutan pajak sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Teori ini sering digambarkan dengan menganalogikan pemungutan pajak dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu.

 

Manakah di antara teori-teori di atas yang paling mendekati kebenaran? Jawaban atas pertanyaan itu sepenuhnya diserahkan kepada para pembaca dan orang-orang yang mempelajari pajak. Esensinya setiap teori yang disebut di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karenanya, daripada memikirkan mana di antara teori tersebut yang paling cenderung mendekati kebenaran, akan lebih baik apabila dari teori-teori tersebut diambil sisi baiknya dan dipadukan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih utuh mengenai pembenaran negara memungut pajak. Ingat, teori hanyalah alat yang digunakan akal manusia untuk memahami fenomena tertentu dalam kehidupan.


Referensi:

  • Brotodiharjo, R. Santoso. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT Refika Aditama.
  • Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer – Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Sahel Muzzammil
Merupakan anak rantau dari Jakarta yang sejak 2015 menyandang status sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Sampai saat ini (2016), mahasiswa asal Jakarta tersebut aktif di BEM FH UNDIP (Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Akademik), Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI FH UNDIP), dan Kelompok Riset dan Debat (KRD FH UNDIP). Berpartisipasi dalam lomba karya tulis ilmiah sudah beberapa kali dilakukannya. Untuk urusan keilmuan, minatnya paling tinggi jatuh pada Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles