“Quo Vadis” Mutasi


Tindakan mutasi terhadap beberapa pejabat di lingkup pemerintah kabupaten dan kecamatan acapkali berbuah protes dan penolakan oleh berbagai kalangan. Hal ini dianggap lebih didasari pada pertimbangan politik atau kekuasaan. Oleh sebab itu, kiranya menjadi penting memahami apa sebenarnya quo vadis mutasi dalam Hukum Administrasi Negara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian, undang-undang a quo juga mengatur mengenai manajemen ASN dengan tujuan menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terdapat dua hal dalam konteks fungsi manajemen ASN. Pertama, manajemen ASN berfungsi sebagai upaya preventif. Artinya, hal tersebut merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Manajemen ASN dalam hal ini dapat dilakukan melalui (i) penetapan standar dan prosedur di bidang kepegawaian sebagai pedoman kerja dalam mengelola kepegawaian; (ii) pemberian arahan, bimbingan, dan pelatihan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia kepegawaian; dan (iii) sosialisasi ketentuan perundang-udangan di bidang kepegawaian.

Kedua, berfungsi sebagai upaya represif yang merupakan tindakan administratif oleh instansi berwenang untuk menindak pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 55 undang-undang a quo, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah mutasi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, mutasi dapat dipahami sebagai pemindahan PNS dalam dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja.

Ada beberapa catatan berkaitan dengan konsep mutasi yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari aspek disiplin pegawai negeri sipil. Pertama, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang memberikan definisi disiplin tersebut sebagai kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Kedua, hukuman disiplin yang dimaksudkan di atas adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS, baik itu melanggar kewajiban maupun melanggar larangan. Adapun mengenai perbuatan yang dilarang, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) sampai dengan Ayat (15) PP a quo

Ketiga, hukuman disiplin yang diberikan terdiri dari (i) hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. (ii) Hukuman disiplin sedang yang implementasinya antara lain penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Dan terakhir, (iii) hukuman disiplin berat yang antara lain terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pemberhentian dengan atau tidak hormat sebagai PNS, dan pembebasan dari jabatan.

Keempat, pada sub bagian hukuman disiplin sedang dan berat yang memuat bentuk hukuman pemindahan dan/atau dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, maka hal tersebut dapat dimengerti sebagai konsep dari mutasi itu sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mutasi dalam konteks sub bagian tersebut merupakan bentuk hukuman disiplin bagi PNS. Dengan didasarkan prestasi kerja dan bertujuan untuk pembinaan guna menghasilkan PNS yang berkuaitas.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Umar Mubdi

Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, konsentrasi Hukum Pidana. Aktif sebagai pers mahasiswa BPPM Mahkamah FH UGM.

Comments 4

“Quo Vadis” Mutasi

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles