5 Hal Yang Perlu Diketahui Bagi Kamu Yang Mau Jadi Delegasi Indonesia


Menjadi perwakilan dalam suatu ajang bergengsi tentunya menjadi impian bagi setiap orang. Terlebih jika menjadi perwakilan negaranya sendiri dalam pembuatan suatu perjanjian internasional. Mengapa dikatakan bergengsi? Selain kita dituntut untuk paham terhadap hukum nasional, kita juga wajib memahami hukum internasional agar tidak terjadi disorientasi terhadap hukum nasional kita.  

  • Bedakan full powesr dan credentials!

Tentunya delegasi suatu negara membawa tanggungjawab moral karena akan mencetuskan perjanjian yang nantinya baik langsung maupun tidak langsung dapat membawa dampak pada hukum negaranya. Sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi seorang delegasi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa Presiden dan Mentri Luar Negeri dapat langsung bertindak atas nama negara, sedangkan pihak di luar itu perlu mendapatkan sebuah dokumen yakni full powers dan/atau credentials.

Surat kuasa (full powers) adalah surat yang dikeluarkan Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk diberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau meerima naskah, menyatakan persetujuan, dan menyelesaikan hal-hal lain.

Dapat dikatakan bahwa penerima kuasa mendapatkan otoritas penuh, yaitu mengikuti semua proses pembuatan. Sedangkan surat kepercayaan (credentials) adalah surat yang dikeluarkan Presiden atau Menteri Luar Negeri untuk diberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang sebagai perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dant/atau menerima hasil akhir perjanjian.

  • Jangan bingung dengan nomenklatur

Secara umum perjanjian internasional dibuat dalam bentuk dokumen tertulis. Bentuk-bentuk dokumen tertulis tersebut dapat berupa deklarasi, konvensi, piagam, statuta, dsb. Lalu apa perbedaan dari bentuk-bentuk dokumen tersebut? Tidak ada aturan eksplisit yang menegaskan suatu perjanjian perlu menggunakan  nomenklatur tertentu. Bahkan dalam Konvensi Wina 1969 pun tidak dimuat pasal yang mengatur hal ini. Penentuan nomenklatur terjadi pada saat proses perundingan. Dimana perwakilan negara-negara merundingkan akan dimuat dalam bentuk apa suatu perjanjian.

  • Apa konsekuensi hukum menggunakan dua tahap atau tiga tahap?

Berdasarkan proses pembuatan, perjanjian internasional dibagi atas dua jenis yakni perjanjian internasional dua tahap dan perjanjian internasional tiga tahap. Penentuan jenis perjanjian yang demikian lagi-lagi tidak memiliki aturan yang mengikat. Selain penentuan nomenklatur, tahap perundingan juga merundingkan akan menggunakan berapa tahap dalam pembuatan perjanjian internasional. Beberapa konsekuensi antara lain:

Perjanjian dua tahap:

  1. Perjanjian yang penerapannya hanya untuk negara yang ikut membuat perjanjian internasional. Sehingga negara yang tidak ikut membuat perjanjian tidak dapat menerapkan.
  2. Tidak ada kewajiban mentransformasi hasil perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.

Perjanjian tiga tahap:

  1. Negara yang tidak ikut membuat dapat menerapkan hasil perjanjian internasional.
  2. Wajib ditransformasikan ke dalam hukum nasional sehingga perlu dikoordinasikan kepada parlemen apabila akan menggunakan perjanjian internasional tiga tahap.

 

  • Perjanjian internasional tidak serta merta berlaku

Perjanjian internasional yang sudah diratifikasi pun belum sepenuhnya dapat berlaku. Hal ini dikarenakan suatu perjanjian internasional baru dapat berlaku sepenuhnya ketika para pihak telah meratifikasi (lihat dibagian ketentuan penutup dari suatu perjanjian internasional/entry into force).

  • Tidak semua perjanjian internasional dapat direservasi

Reservasi atau reservation adalah pernyataan sepihak negara pada saat consent to be bound untuk meniadakan atau menubah ketentuan hukum tertentu. Hanya isi dan ketentuan penutup saja yang boleh dilakukan reservasi. Jika suatu pasal direservasi maka hanya pasal itu yang dianggap tidak berlaku bagi negara tertentu saja. Contoh: negara A mengajukan reservasi kepada negara B untuk pasal 30 suatu konvensi. Lalu negara A juga menagjukan reservasi kepada negara C dengan pasal yang diajukan sama dengan pasal yang diajukan kepada negara B. Negara B menerima reservasi sehingga berakibat bahwa pasal tersebut tidak berlaku hanya antara negara B dan negara A saja. Sedangkan karena negara C menolak maka pasal 30 tersebut tetap berlaku. Contoh perjanjian internasional yang tidak dapat direservasi adalah UNCLOS Pasal 309.


Referensi :

  • Dumoli Agusman, Damos. 2014. Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama;
  • Konvensi Wina 1969;
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

5 Hal Yang Perlu Diketahui Bagi Kamu Yang Mau Jadi Delegasi Indonesia

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles