Semrawut Proyek E-Ktp Sengsarakan Rakyat


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa “penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).NIK tersebut merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”. Jelas mengartikan bahwa setiap penduduk Indonesia hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP sebagai identitas tunggalnya yang memiliki peranan penting bagi penduduk Indonesia dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan syarat administrasi penerbitan dokumen identitas lainnya seperti surat kelahiran bahkan kematian.

Namun dalam pelaksanaannya KTP konvensional/nasional di Indonesia memberikan peluang untuk memiliki lebih dari satu KTP yang dimungkinkan kegunaannya untuk berbuat hal-hal curang yang dapat merugikan orang lain maupun Negara. Oleh karena hal tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Penerapan  pelaksanaan pembuatan e-KTP yang merupakan proyek Mendagri tersebut telah mulai dilakukan sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan e-KTP nasional yakni Padang, Makasar, Yogyakarta, dan Denpasar berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri nomor 471. 13/ 3350/MD tentang pelaksanaan e-KTP berbasis NIK Nasional.

Sedangkan penerapan e-KTP secara nasional baru dimulai pada bulan Februari 2012, meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota pada tahun 2011 dan di 3886 di kecamatan dan 300 di kabupaten/kota pada tahun 2012. Namun dalam pelaksanaan pembuataan e-KTP tersebut menimbulkan berbagai problematik yang berdampak bagi penduduk Indonesia seperti yang diberitakan dalam Liputan6.com 4 Oktober 2016 Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) tidak dapat memenuhi jumlah pencapaian e-KTP tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Diperparah dengan pemberitaan “beberapa petinggi Negara yang terlibat dalam proyek e-ktp tersebut diduga dan ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan e-ktp tahun 2011-2012 sebesar Rp 2 triliun yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka dan diduga korupsi bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang lebih dulu ditetapkan yakni Sugiharto yang pernah menjabat sebagai Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Melihat dari pemberitaan dugaan korupsi proyek e-ktp tersebut tentu menjeritkan penduduk warga Indonesia yang dipaksa untuk memiliki e-ktp dan membutuhkan kepemilikan e-ktp dalam kelangsungan hidup, sudah meluangkan waktu pekerjaannya untuk mengantri membuat e-ktp di Kantor Dinas Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, bahkan telah terakam data namun tidak juga memperolehnya dikarenakan tingkah laku beberapa petinggi Negara yang justru memiliki peranan dalam proyek pengadaan e-ktp tersebut. Sehingga harapan satu-satunya atas proyek pengadaan e-ktp hanya pada KPK untuk segera menangkap, menahan orang-orang yang telah disebut menjadi tersangka untuk membebaskan penduduk dari kesengsaraan tersebut.

Permasalahan proyek e-ktp tersebut juga telah menghilangkan hak penduduk Indonesia dan memberikan gambaran pelayanan publik yang kurang baik dengan mengabaikan beberapa asas pelayanan publik sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik yakni kepentingan umum, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan waktu.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Lytha Dayanara Hutagalung
Berstatus sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Aktif dalam beberapa organisasi intra kampus yakni UKM Debat FH Unnes menjabat sebagai Kordinator Pemateri, Private Commercial Law Community dan Putri Kampus FH Unnes (papika) 2014-2016 . Penulis juga pernah mengikuti beberapa kompetisi Legal Drafting dan Debat. Minat penulis adalah pada bidang hukum khususnya Hukum perdata dagang.

Comments 0

Semrawut Proyek E-Ktp Sengsarakan Rakyat

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles