Telaah Kritis Terhadap RUU Terorisme Pasal 43 B Tentang Perlibatan Militer


Asal-usul UU terorisme yang hendak direvisi tersebut sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Terorisme Bom Bali 1, 12 Oktober 2002. Akibat peristiwa teroris yang menewaskan 202 nyawa tersebut Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati pada waktu itu mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 18 Oktober 2002, tepat seminggu setelah peristiwa Bom Bali 1 terjadi. Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 Pada 4 April 2003 . Selanjutnya Kejadian teror Thamrin da Teror yang dilakukan kelompok santoso belakangan ini  seakan memberikan momentum bagi rencana pemerintah untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Publik pun tergiring untuk mengamini revisi UU Terorisme yang dianggap menjadi jalan pintas dahaga atas rasa aman publik akibat aksi terorisme.

Dalam revisi RUU Terorisme tersebut salah satunya secara khusus menempatkan dan memberi wewenang TNI sebagaimana tertuang dalam Pasal 43A ayat (3) dan 43B ayat (1) pada draf revisi UU nomor 15/2003. Kedua pasal dalam RUU Terorisme tersebut menjadi polemik karena mengatur TNI memiliki kewenangan yang sama dengan Polri dalam memberantas terorisme. Pasal tersebut dianggap mengaburkan kewenangan penanganan tindak pidana terorisme karena menyejajarkan institusi Polri dan TNI sebagai pihak yang diberi mandat melaksanakan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme. Secara kewenangan penanganan terorisme adalah kewenangan Polri. Institusi lain, termasuk TNI dan BIN, bekerja di bawah koordinasi Polri karena pemberantasan terorisme adalah proses penegakan hukum yang menjadi ranah Polri.

Sebagai contoh dalam operasi memburu kelompok teroris santoso dilakukan oleh tim gabungan dari TNI dan POLRI. Operasi gabungan tersebut berhasil melumpuhkan pentolan kelompok tersebut yaitu Santoso itu sendiri dan beberapa pengikutnya. Keberhasilan operasi gabungan seperti ini mensyaratkan satu hal: kendali operasi harus di satu tangan yaitu kepolisian sesuai dengan kewenangannya. Ini bukan soal kesatuan apa yang lebih kuat, tapi karena begitulah UU no. 15 tahun 2003 tentang terorisme mensyaratkan. UU ini menegaskan bahwa tindakan teror adalah kejahatan pidana. Maka penangannya dengan sistem hukum pidana yang merupakan kewenangan kepolisian. Melibatkan TNI dalam sebuah operasi terorisme ini tetap dibeolehkan selama berfungsi sebagai satuan pendukung.

Penegasan itu menjadi penting karena sekarang ada kecenderungan, saat aksi terorisme makin kerap dan brutal, muncul upaya agar pemerintah langsung menerjunkan TNI. Setidaknya ini tercermin dalam Draf revisi UU terorisme yang sedang dibahas di DPR. Draf revisi pasal 43b ayat 1 misalnya, menyebutkan pelaksanaan aksi teror dilaksanakan kepolisian, TNI, serta instansi pemerintah terkait.

Jika pasal ini lolos dalam revisi, potensi pelanggaran HAM saat menangani kejahatan terorisme sangatlah besar. Berbeda dengan polisi yang dilatih untuk membujuk(Persuasif), dan melumpuhkan kejahatan, lalu membawanya ke pengadilan, TNI dibentuk dan dilatih untuk berperang. Doktrin mereka adalah membunuh musuh. Dengan alasan inilah pasal revisi itu mestinya ditolak. Kita tak ingin penanganan terorisme berubah menjadi perang melawan teror yang tak memberi kesempatan pelakunya untuk diadili.

TNI sebetulnya memiliki kewenangan menangani terorisme, sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat 2 memperbolehkan TNI menangani aksi teror , tapi dengan syarat-syarat ketat. Syarat utamanya adalah aksi teror itu sudah masuk kategori ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Bila aksi teror belum masuk kategori itu, maka Polisi lah yang harus turun tangan, Bukan TNI.


Sumber Referensi:

Undang-undang no. 34 tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme

http://nasional.kompas.com/read/2016/06/09/18575081/enam.pasal.dalam.revisi.uu.terorisme.perlu.dikaji.ulang

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Faqih Lutfi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Aktif di organisasi GAMASIS FH Unpad dan VONIS FH Unpad. A long life learner.

Comments 2

  1. Menurut saya, instansi yg berwenang dalam kasus terosime sebaiknya Kepolisian saja, karena memang itu trmasuk dalam ranah kepolisian, tp jg TNI tidak bisa dikoordinasi dibawah kepolisian, karena memang dasarnya TNI tidak bisa dikoordinasi kn dibawah kepolisian, dari latihan latihan yg dilakukan TNI, tntu berbeda dengan polisi, TNI melakukan latihan yg lebih berat dan berlatih ditujukan dalam situasi perang, maka yg harus memberi koordinasi kepada TNI sndri juga dari instansi ini.
    Jd apabila memang dimandat kan untuk kepolisisan dlm melawan terorisme, semua yg bekerja adalah org2 terbaik dari kepolisian saja.

  2. Menurut saya, undang undang itu bukan sembarang peraturan, namun ada kalanya dalam situasi tertentu undang undang tidak dapat dihadapkan dengan keadaan. Dengan kata lain undang undang dibuat untuk menghadapi sesuatu, tetapi dalam perjalanan menghadapi sesuatu tersebut perlu dilakukan modifikasi atau peraturan tambahan yang memperbolehkan suatu tindakan yang dianggap diperlukan, alih alih untuk memberikan ketegasan yang tidak tumpanh tindih dari undang undang maka dibuatlah undang undang yang selengkap mungkin. Melihat fungsi dari kedua instansi ini dan isu terorisme yang ada polisi memang lebih tepat jika mereka ditugaskan untuk menghadapi terorisme. Nun apabila melihat terorisme sendiri, bisa kita lihat secara awam mereka itu lebih terlihat seperti penjahat dalam negeri yang mencoba mengganggu kedaulatan negeri, karena tujuan teror memang bisa banyak, namun yang diserang atau target teror adalah ketidakstabilan situasi wilayah atau kata lain negara itu sendiri, jdi dirasa wajar apabila TNI turun dalam hal ini. terimakasih, mohon koreksi apabila terdapat hal yang kurang berkenan. salam damai

Telaah Kritis Terhadap RUU Terorisme Pasal 43 B Tentang Perlibatan Militer

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles