Tinjauan Hukum Akibat Maraknya Pungli


Pada beberapa hari yang lalu, telah terjadi kegiatan sidak oleh presiden beserta jajarannya terkait adanya kegiatan Pungutan Liar di instansi pemerintahannya. Pungli tersebut merupakan suatu kegiatan yang sudah hampir menjadi budaya yang harus dibenahi, dan berharap bisa memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal tersebut pada intinya bisa dikategorikan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi. Walupun nilai dari Pungli tersebut bervariatif namun tetap saja merupakan suatu budaya yang harus di hapuskan dalam suatu instansi pemerintahan.

Pungli sesungguhnya disebabkan karena tingginya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat dari prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan, yang menjadi penyebab masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang tidak optimal, dan hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi oknum-oknum tertentu yang dengan suatu tujuan untuk mencari keuntungan pribadi.

Sesungguhanya ketentuan rumusan Pungli sudah tercantum dalam rumusan Pasal 12 UU Tipikor 31/1999 Jo 20/2001, serta dalam KUHP walaupun dalam ketentuan KUHP tidak terdapat secara pasti namun rumusannya dapat disamakan dengan pungutan liar, pasal tersebut antara lain :

 

Pasal 368 ayat (1) Kuhp , “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena, pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

 

Pasal 415 Kuhp, “seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau di gelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

 

Pasal 418 Kuhp, “seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

 

Pasal 423 Kuhp, “ pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.”

 

Dari ketentuan rumusan KUHP diatas memang tak secara eksplisit apa yang dimaksud tindakan Pungli itu ada, namun rumusan dari Pasal diatas merupakan unsur yang dapat dipersamakan dengan tindakan Pungli. Oleh karena dalam penegakannya jarang sekali kegiatan pungli mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Namun pada kesempatan kemarin Presiden Jokowi telah menerbitka Perpres Nomor . 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sekaligus di undangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Yang pada intinya dalam hal ini pemerintah serius dalam melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan Pungli yang sudah membudaya, bahkan hal tersebut sudah disampaikan Presiden bahwa penegakan hukum ini tidak main-main, barang siapa yang ketahuan langsung, tangkap, dan pecat.


Sumber Hukum :

UU No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

KUHP

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

 


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Tinjauan Hukum Akibat Maraknya Pungli

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles