Menyoal Peredaran Vaksin Palsu Di Indonesia


Tubuh yang sehat merupakan faktor penting bagi manusia untuk berkegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tubuh yang sehat jugalah manusia dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya.Oleh karena hal tersebut sangat wajar jika manusia melakukan berbagai cara melindungi diri dari serangan penyakit untuk menjaga tubuhnya tetap sehat dan bugar. Salah satu cara yang digunakan untuk memiliki tubuh yang sehat ialah dengan memberikan produk vaksin sejak dini.

Vaksin salah satu produk medis yang digunakan untuk mencegah penyakit tertentu dan menjaga kekebalan tubuh dari virus serta bakteri. Peran produk vaksin sangatlah dirasakan penting keberadaannya dikarenakan produk ini telah dibutuhkan sejak anak-anak, sehingga tidak dipungkiri keberadaan vaksin yang penting bagi manusia memungkinkan terjadi tindakan yang bertentangan dengan aturan untuk memenuhi kebutuhan akan produk vaksin. Hal tersebut benar adanya dengan pemberitaan yang tidak asing lagi ditelinga kita yakni pemberitaan vaksin palsu.

Dilatar belakangi adanya keluhan masyarakat kepada Polri, terkuak pada 21 Juni 2016 di sebuah apotik di kawasan Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta 9 (Sembilan) orang ditangkap Kadiv Humas Polri karena melakukan pemalsuan, peredaran dan penggunaan vaksin palsu di sejumlah rumah sakit (RS) Indonesia. Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan beberapa diantara 9 (Sembilan) orang tersebut merupakan dokter medis. Peredaran vaksin palsu sudah terjadi di beberapa daerah Jakarta, Banten, Jabar, Yogyakarta, kemudian ada di Medan ada di Aceh ada di Padang,” kata Direktur Tipideksus Bareskrim, Brigjen Agung Setya.

Menyikapi pemberitaan tersebut, dalam hal penyediaan farmasi dan alat kesehatan di Indonesia sebenarnya telah terdapat upaya menjamin adanya kepastian hukum sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang dari peredaran dan penggunaan farmasi serta alat kesehatan tersebut. Misalnya dalam pasal 98 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, “mewajibkan Pemerintah membina,mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi dan pengedaran farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi”,Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang ini juga menyebut pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan habis pakai harus dilakukan instalasi farmasi sistem satu pintu. Bahkan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2009 menegaskan setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab.

Berbagai regulasi yang telah ada berkaitan dengan kefarmasian itu ternyata selama ini belum dilaksanakan dengan baik, sehingga membuka celah masuknya vaksin palsu di faskes. Oleh sebab itu, untuk menghindari semakin meningkatnya peredaran vaksin palsu diharapkan semua pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Dinas Kesehatan, RS , dokter dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dalam mencegah peredaran dan penggunaan vaksin palsu memeliki kewajiban saling bekerja sama untuk segera menuntaskan persoalan vaksin palsu, memperketat pengawasan peredaran obat, terutama vaksin palsu begitu pun masyarakat diharapkan lebih kritis terhadap dokter dan petugas kesehatan lain yang memberikan vaksin pada anak-anaknya karena hak anda selaku konsumen kesehatan berhak tahu produk vaksin yang didapatkan, nomor batch/lot-nya, tanggal kadaluwarsa, dan VVM-nya sebagaimana diatur dalam pasal 4 angka (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Lytha Dayanara Hutagalung
Berstatus sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Aktif dalam beberapa organisasi intra kampus yakni UKM Debat FH Unnes menjabat sebagai Kordinator Pemateri, Private Commercial Law Community dan Putri Kampus FH Unnes (papika) 2014-2016 . Penulis juga pernah mengikuti beberapa kompetisi Legal Drafting dan Debat. Minat penulis adalah pada bidang hukum khususnya Hukum perdata dagang.

Comments 0

Menyoal Peredaran Vaksin Palsu Di Indonesia

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles