Memahami “Class Action”


Class action dapat dipahami sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Persyaratan gugatan class action pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam US Federal Rule of Civil Procedure 1938. Antara lain, pertama, numerousity yaitu jumlah orang yang diwakili harus sedemikian besar jumlahnya sehingga apabila tuntutan itu diajukan secara satu per satu menjadi tidak efisien.

Kedua, commonality yang dipahami sebagai adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar-dasar hukum antara wakil kelas dan anggota kelas. Ketiga, typicality adalah tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelas harus sejenis dengan anggota kelas. Keempat, Adequacy of Representation berarti seorang wakil kelas harus dapat menjamin secara jujur dan adil bahwa ia dapat mewakili anggota kelas.

Di dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok mengatasnamakan dirinya sendiri atau kelompok akibat kerugian dari suatu kejahatan serta adanya kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan. Peraturan pelaksana terkait class action terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Paling tidak ada tiga manfaat dari class action. Pertama, ekonomis (judicial economy) bahwa suatu prosedur class action itu adalah proses beracara yang sangat ekonomis. Sebab, bisa mencegah pengulangan gugtan serupa secara individual. Dimana hal tersebut tidak ekonomis bagi pengadilan serta pihak penggugat karena ia hanya mengeluarkan satu kali kepada pihak-pihak yang dirugikan. Kedua, akses pada keadilan (acces to justice) yang berarti apabila suatu gugatan diajukan secara individu itu sangat menjadi beban bagi calon penggugat. Beban itu kemudian menjadi penghambat untuk memperjuangkan hak mereka melalui pengadilan.

Ketiga, perubahan sikap pelaku pelanggaran (behaviour modification). Peluang class action memberikan akses lebih luas kepada pengadilan dengan hemat biaya sehingga ini membuka dorongan sikap pada pelaku. Peluang ini merupakan peluang untuk menimbulkan efek jera.

Syarat-syarat pengajuan gugatan class action antara lain, (i) adanya sejumlah besar orang, (ii) adanya kepentingan yang sama: kesamaan hukum dan fakta, serta kesamaan tuntutan, (iii) adanya wakil kelompok yang jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompoknya, (iv) kesamaan permasalahan atau kepentingan dari seluruh anggota kelompok harus lebih dominan dari kepentingan individual anggotanya, (v) adanya kewajiban memberitahukan kepada seluruh anggota kelompok.


Refrensi:

  • Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press,  Yogyakarta, hlm. 273;
  • Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175;
  • Silalahi, M. Daud 2001, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 110.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Umar Mubdi
Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, konsentrasi Hukum Pidana. Aktif sebagai pers mahasiswa BPPM Mahkamah FH UGM.

Comments 2

Memahami “Class Action”

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles