Bewijstheorie


Dalam proses penegakan hukum, pembuktian merupakan fase yang amat penting. Apakah seseorang bersalah atau tidak, sangat tergantung pada apa yang terungkap dalam fase ini. Hak asasi manusia (HAM) menjadi taruhannya apabila pembuktian tidak dilakukan sesuai dengan parameternya.

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pembuktian, ada beberapa hal yang dapat disebut sebagai parameter pembuktian. Salah satunya, adalah bewijstheorie. Bewijstheorie adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Sedikitnya, ada empat teori pembuktian yang dikenal di berbagai penjuru dunia saat ini, yaitu:

  • Positief wettelijk bewijstheorie

Menurut teori ini, hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut Undang-Undang (UU). Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam UU, maka hakim sudah dapat menjatuhkan putusan. Menurut teori ini keyakinan hakim tidaklah diperlukan. Di Indonesia, teori ini digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Oleh karenanya dalam perkara perdata kebenaran yang dicari disebut kebenaran formil.

  • Conviction intime

Teori ini adalah kebalikan dari teori sebelumnya. Menurut teori ini, yang terpenting adalah keyakinan hakim. Untuk memutuskan perkara, hakim tidak terikat pada alat bukti, melainkan terikat pada keyakinan yang timbul dari hati nuraninya. Salah satu negara yang menerapkan teori ini dalam hukum pembuktiannya adalah Amerika Serikat (AS). Hakim dalam perkara pidana di AS adalah unus judex atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa. Benar atau salahnya terdakwa ditentukan oleh beberapa orang yang disebut juri. Meski demikian, hakim di AS memiliki hak veto. Dalam suatu titik yang paling ekstrem, apabila seluruh juri menentukan terdakwa bersalah namun hakim tidak berkeyakinan demikian, maka hakim dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya.

  • Conviction rasionee

Boleh dibilang teori ini merupakan pengembangan dari teori keyakinan hakim mutlak yang telah dijelaskan di atas. Menurut teori ini, dasar pembuktian adalah keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, conviction rasionee digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, melainkan cukup dengan polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum untuk dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

  • Negatief wettelijk bewijstheorie

Teori yang terakhir ini, adalah teori yang paling umum digunakan dalam system peradilan pidana, termasuk di Indonesia. Dasar pembuktian adalah berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti yang ditentukan dalam UU secara negatif. Di Indonesia, misalnya, dengan tegas Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Keempat teori di atas merupakan teori dasar yang mengilhami bagaimana praktik pembuktian di pengadilan, di berbagai penjuru dunia. Bagi seorang yang kelak akan mengabdi dalam sektor peradilan, terutama sebagai seorang hakim, penting kiranya memahami apa yang disebut bewijstheorie ini.


Referensi :

  • Hiariej, Eddy O.S.. 2012. Teori & Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga;
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Sahel Muzzammil

Merupakan anak rantau dari Jakarta yang sejak 2015 menyandang status sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Sampai saat ini (2016), mahasiswa asal Jakarta tersebut aktif di BEM FH UNDIP (Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Akademik), Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI FH UNDIP), dan Kelompok Riset dan Debat (KRD FH UNDIP). Berpartisipasi dalam lomba karya tulis ilmiah sudah beberapa kali dilakukannya. Untuk urusan keilmuan, minatnya paling tinggi jatuh pada Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara

Comments 0

Bewijstheorie

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles