Bolehkah Uang Kembalian Diganti Permen ?


Konsumen cerdas paham perlindungan konsumen – Hari Hak Konsumen Nasional (23 April)

Pernahkah Anda mendapat uang kembalian dalam bentuk permen saat berbelanja di sebuah toko? Seringkali ditemui di beberapa toko yang masih menggunakan permen sebagai pengganti uang kembalian. Hal ini biasa mereka lakukan dengan alasan tidak ada uang receh (logam) kisaran Rp 100, Rp 200, hingga Rp 500,- untuk uang kembalian saat bertransaksi. Oleh karena itu, kembalian dalam bentuk permen ini sangat disayangkan, sebab memicu kecilnya pemasukan uang logam kembali ke Bank Indonesia. Padahal uang logam juga dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya uang kertas saja. Data BI menunjukkan hanya 38 persen menggunakan uang logam untuk transaksi sedangkan 62 persen lainnya menyimpang atau mengumpulkan uang logam di tempat-tempat tertentu. Hal senada juga dinyatakan oleh Riza (27), warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (dilansir dari republika.co.id) yang merasa keberatan dan dirugikan, bahkan ia mengaku sebetulnya sudah beberapa kali berpikir akan membayar belanjaannya dengan beberapa permen seperti yang dilakukan pihak swalayan mengganti uang kembalian dengan permen.

Sebenarnya, di saat mereka beralasan tidak mempunyai uang receh untuk memberi uang kembalian, konsumen berhak menolak dan melaporkan kepada Kepolisian atau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) karena sudah termasuk pelanggaran pidana. Akan tetapi, apabila antara konsumen dengan penjual terjadi kesepakatan untuk mengganti uang kembalian dengan permen, hal ini tidak akan menjadi permasalahan, namun jika terjadi sebaliknya hal ini harus segera diadukan.

Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU BI) yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, pada Pasal 2 ayat (3) UU BI disebutkan “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Maka merujuk dari rumusan pasal tersebut, timbul suatu pertanyaan, apakah permen termasuk uang rupiah? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Sehingga, penggunaan permen dalam perkara ini merupakan suatu bentuk pelanggaran UU BI.

Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut menurut Pasal 65 UU BI yakni diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Selanjutnya, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), pada Pasal 15 menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa dilarang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Dalam rumusan pasal ini, ditekankan adanya unsur paksaan dalam menawarkan barang atau permen dalam perkara ini terhadap konsumen. Sedangkan sanksi bagi pelanggaran Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kemudian merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (UU Mata Uang) menyebutkan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Maka penggunaan permen sebagai kembalian juga melanggar ketentuan pasal ini, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 33 UU Mata Uang diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pernyataan kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan juga dilontarkan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo (dilansir dari nonstop-online.com) mengatakan bahwa semua transaksi yang berada di wilayah NKRI harus menggunakan rupiah, sekecil apapun transaksinya. Permen bukanlah mata uang sebagaimana disebut dalam UU BI, jika konsumen tidak terima uang kembaliannya diganti dengan permen, maka perbuatan pemberian kembalian permen tersebut dapat dipidana serta konsumen yang merasa dirugikan bisa melaporkan hal tersebut ke YLKI.

Maka dengan demikian, penjual/pedagang/pelaku usaha yang sampai saat ini masih nekat menggunakan permen sebagai ganti uang kembalian kepada konsumen dapat dijerat dengan UU BI, UU Mata Uang, dan/atau UU Perlindungan Konsumen apabila ada unsur pemaksaan didalamnya. Mengingat berapapun atau sekecil apapun uang kembalian adalah hak dari konsumen. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran ke depannya, Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berkala kepada seluruh masyarakat, terutama para pelaku usaha (toko atau swalayan) dan konsumen mengenai ketentuan ini agar tidak ditemukan lagi permen yang dijadikan uang kembalian.


Dasar hukum :

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Bernadetha Aurelia Oktavira
Seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS). Aktif dalam berbagai organisasi intrakampus, yaitu KSP "Principium" FH UNS, KMK FH UNS. Pernah mengikuti berbagai kompetisi Paper dan Karya Tulis Ilmiah. Selain itu, penulis aktif sebagai Anggota Paguyuban Lektor Gereja Purbowardayan Surakarta. Menaruh minat pada penulisan bidang Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan Hukum Adat.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles