Memperkenalkan Hukum Olahraga di Indonesia


Pada beberapa waktu lalu, jagat persepakbolaan Indonesia dikejutkan dengan kasus pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengatakan bahwa pembekuan PSSI ini adalah keinginan masyarakat untuk memperbaiki prestasi sepakbola Indonesia. Menurut Pakar Hukum Olahraga Dr. Ahmad Yulianto SH, MH, Kemenpora tidak bisa melakukan intverensi begitu saja, termasuk membekukan PSSI, karena PSSI tunduk pada aturan tersendiri yang telah ditetapkan oleh FIFA (Persatuan Sepakbola Dunia). Dari pernyataan beliau, terlihat bahwa permasalahan ini sejatinya masuk dalam ranah hukum olahraga.

Hukum olahraga secara luas yang dikenal dengan lex sportiva. Lex Sportiva dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional. Secara sederhana, Lex Sportiva adalah peraturan yang di buat oleh Induk Organisasi Olahraga (FIFA, FIBA,dll) berupa AD/ART organisasi atau Statuta Organisasi dimana setiap anggota harus tunduk terhadap AD/ART atau statutanya.

Lex Sportiva disebut sebagai sistem hukum transnasional  (olahraga) dalam wilayah yurisdiksi pengaturan, penyelenggaraan kompetisi profesional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya. Teori pluralisme hukum memandang bahwa ada eksistensi sistem hukum ketiga setelah sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, yaitu sistem hukum transnasional.  Hukum transnasional dibentuk oleh komunitas internasional yang bukan negara (international society) dan berlaku bagi komunitasnya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif.

Namun, yang perlu diingat bahwa tidak berarti antara hukum nasional, hukum internasional, dan hukum olahraga terpisah satu dengan yang lain. Hukum Olahraga butuh Hukum Nasional dan juga Hukum Internasional. Sebagai contoh, dalam menjalankan suatu pertandingan, maka hukum nasional masuk di sana, seperti keamanan, imigrasi, kesehatan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Begitu juga dengan hukum internasional, hukum olahraga masih menggunakan asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda dalam kontrak pemain, dan asas hukum lainnya.

Pada dasarnya, terdapat dua kelompok sports law (hukum olahraga) yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga yaitu (1) Domestic Sports Law serta Global Sports Law dan (2) National Sports Law dan International Sports Law. Untuk kategori pertama, Domestic Sports Law diartikan sebagai norma hukum yang berlaku secara internal, yang dibuat dan ditaati oleh badan olahraga nasional. Sedangkan, Global Sports Law diartikan sebagai tatanan hukum transnasional dan juga yurisprudensi yang dibuat dan diterapkan oleh federasi olahraga internasional. Selanjutnya untuk kategori kedua, National Sports Law didefinisikan sebagai hukum yang dibuat oleh badan parlemen nasional, pengadilan dan lembaga penegak hukum (dalam hal ini adalah negara) yang secara langsung mempengaruhi peraturan atau tata kelola olahraga atau yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Sedangkan, International Sports Law diartikan sebagai prinsip-prinsip umum atau universal hukum yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Sejatinya, sudah ada hukum positif yang mengatur olaharaga nasional, yakni Undang Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Sistem Hukum Keolahragaan Nasional ini merupakan hal yang penting dalam mengatur tata kelola keolahragaan nasional di Indonesia. Namun, UU SKN ini belum dapat dikatakan sebagai lex sportiva seutuhnya. Menurut Direktur Indonesia Lex Sportiva Instituta, Hinca IP Pandjaitan, penyusunan UU SKN memberikan kewenangan yang sangat besar bagi negara untuk ikut campur dalam urusan olahraga. Sebagai contoh, UU SKN mengatur mengenai standarisasi nasional keolahragaan, akreditasi, dan sertifikasi yang menjadi domain menteri dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk itu. Bahkan, pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh lembaga mandiri yang dibentuk pemerintah. Beliau mengatakan bahwa intervensi pemerintah tersebut bertentangan dengan hukum global yang mengatur olah raga itu sendiri.

Hukum olahraga Internasional sudah saatnya diadopsi oleh sistem hukum keolahragaan nasional melalui kajian dan penyesuaian sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Staf ahli Menpora Bidang Informasi dan Komunikasi Kepemudaan dan Keolahragaan, Amung Mamun, mengatakan bahwa perlu adanya percepatan agar kajian hukum olahraga internasional dapat diterapkan dalam olahraga nasional Indonesia. Lebih lanjut, dicontohkannya bahwa salah satu faktor keberhasilan olahraga di beberapa negara maju adalah karena telah menerapkan hukum olahraga internasional. Contohnya adalah negara Inggris yang mampu membangun prestasi sekaligus industri olahraga sebagai penyumbang devisa bagi negara. Selain itu, Amung menilai bahwa pengadopsian hukum olahraga internasional kedalam sistem hukum olahraga nasional juga membuka peluang yang baik bagi ahli hukum olahraga menjadi pilihan profesi ke depan.


Sumber Hukum :

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Referensi :

  • Hinca IP Pandjaitan, Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

 


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Josua Satria Collins
Penulis merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif dalam berbagai organisasi fakultas, seperti BEM FHUI, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, dan Law Art Performance. Selain itu penulis aktif dalam berbagai kepanitiaan diantaranya menjadi Project Officer Pemilu FHUI 2015. Tidak hanya itu, penulis pernah mengikuti berbagai lomba di antaranya Legislative Drafting dan Peradilan Semu Konstitusi. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI 2016.

Comments 0

Memperkenalkan Hukum Olahraga di Indonesia

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles