Sanksi Hukum Aksi Plagiat Dalam Penyusunan Skripsi


Disaat memutuskan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), tiada satupun perguruan tinggi di Indonesia memberikan status sarjana (S1) bagi Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya membuat tugas akhir yang merupakan satu tahapan terakhir untuk memperoleh gelar sarjana S1 didalam perkuliahan. Tugas akhir yang dimaksud yakni menyusun karya tulis/ilmiah dalam bidang akademik atau yang lebih dikenal Skripsi sesuai dengan bidang ilmunya.

Merujuk pengertian skripsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) skripsi/skrip·si/ n karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Dapatlah diartikan bahwa skripsi merupakan karangan ilmiah dan syarat mengakhiri pendidikan akademis dalam tingkatan perguruan tinggi bagi setiap mahasiswa. Karangan ilmiah yang disusun haruslah memuat data yang merupakan fakta dapat dibuktikan, penyajian menggunakan metode ilmiah dan bahasa yang baku, serta sikap penulis yang jujur dalam penyusunan.

Dalam pelaksanaanya penyusunan skripsi keilmiahan yang dituntut dalam penyusunan tidaklah mudah bagi mahasiswa begitu banyak lika-liku dan permasalahan yang datang saat proses penyusunan skripsi dan bahkan berakibat membuat depresi mahasiswa. Sehingga tidaklah heran jika berbagai permasalahan yang datang mendorong mahasiswa menempuh jalan pintas dengan melakukan aksi plagiarisme dalam penyusunan skripsinya.

Plagiat pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Perbuatan plagiat dalam penyusunan skripsi tersebut tentu telah melanggar sikap penulis yang diharuskan dalam penyusunan tugas akhir yakni sikap yang jujur.

Ketidakjujuran mahasiswa dalam penyusunan skripsi tidak asing di Indonesia, cukup banyak kasus-kasus plagiarisme skripsi seperti salah satu contoh diberitakan pada November 2013 oleh Kompasiana.com Ketahuan plagiat: Tidak lulus sidang skripsi. Dimana dijelaskan bahwa mahasiswa tersebut membuat skripsi secara serampangan dengan melakukan tindakan plagiat terhadap karya-karya orang lain yang dimuat dalam skripsinya tanpa memberikan keterangan sumber jurnalnya, sehingga mahasiswa tersebut sesuai aturan yang berlaku di Indonesia tidak lulus dalam sidang skripsi yang ditempuhnya.

Melihat kasus plagiarisme dalam penyusunan skripsi sebenarnya telah menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia Khususnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berbagai upaya dilakukan, baik dengan mengadakan Seminar Nasional tentang isu plagiarisme di Universitas hingga merumuskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (Permendiknas 17/2010). Dalam UU Sisdiknas tersebut termuat pada pasal 25 ayat (2) menyatakan “Jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut”, lebih lanjut dalam uu yang sama pada pasal 70 menyatakan “lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta”.

Tidak berhenti sampai disitu pada Peraturan Menteri juga termuat beberapa sanksi hukum dalam upaya pencegahan maraknya terjadi plagiarisme dalam penyusunan skripsi yakni ; Apabila mahasiswa terbukti melakukan plagiat sedangkan ia telah lulus suatu program studi, maka sanksi yang diterima adalah pembatalan ijazah (Pasal 12 ayat (1) huruf g). Sehingga jelaslah Sanksi yang mengancam sang plagiat dalam aksi plagiarisme dalam menyusun skripsi tak lain ialah pencabutan gelar akademik, pembatalan ijazah dan sanksi pidana denda paling banyak Rp 200 Juta.


Sumber Hukum : 

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas);
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (Permendiknas 17/2010).

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
1
Damn
Dislike Dislike
1
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Lytha Dayanara Hutagalung
Berstatus sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Aktif dalam beberapa organisasi intra kampus yakni UKM Debat FH Unnes menjabat sebagai Kordinator Pemateri, Private Commercial Law Community dan Putri Kampus FH Unnes (papika) 2014-2016 . Penulis juga pernah mengikuti beberapa kompetisi Legal Drafting dan Debat. Minat penulis adalah pada bidang hukum khususnya Hukum perdata dagang.

Comments 0

Masuk ke akun Anda

Don't have an account?
Daftar menjadi member baru

Reset Password

Daftar menjadi member baru

Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles