Urgensi Constitutional Complaint Di Indonesia


Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki tugas untuk mengawal agar ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar ditaati atau terjelma dalam praktik kehidupan bernegara. Oleh karena itu MK dikatakan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Namun, dalam praktiknya banyak sekali persoalan konstitusional yang tidak bisa diselesaikan oleh MK karena secara eksplisit tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Akhirnya timbul wacana penambahan kewenangan MK untuk memeriksa dan memutus constitutiional complaint sebagai solusi permasalahan tersebut.

Dalam pengertian umum, constitutional complaint atau pengaduan konstitusional adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses ajudikasi di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau pengabaian oleh Negara, dalam hal ini lembaga-lembaga Negara, yang melanggar hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi. Di sini dapat dilihat bahwa konsep constitutional complaint sangat erat kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, karena merupakan salah satu jalan bagi individu warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pemerintah atau organ negara lainnya.

Dalam hal ini pelanggaran tersebut tidak terbatas pada rumusan undang-undang seperti pada kewenangan Judicial Review oleh MK, namun lebih luas ke dalam tahapan kebijakan atau keputusan lain-lain dari organ-organ negara. Prinsipnya, segala bentuk kerugian atau pelanggaran atas hakhak konstitusional warga negara dapat dilakukan proses ajudikasi melalui pengadilan untuk memulihkan hak-hak tersebut.

Melihat kondisi aktual dan perkembangan, banyak ahli hukum yang menganjurkan agar MK juga diberikan kewenangan mengadili constitutional complaint agar dapat menjadi sarana efektif mengontrol kekuasaan, baik di level negara maupun masyarakat. Dengan pengaduan konstitusional, masyarakat memperoleh instrumen konkret untuk mempertahankan haknya agar tidak tertindas oleh kekuasaan. Dengan kewenangan memutuskan suatu perkara dalam tingkat pertama dan terakhir (final and binding), MK dapat secara cepat merestorasi pelanggaran HAM yang terjadi.

Hampir seluruh institusi sejenis MK di berbagai negara memiliki kewenangan memutus perkara pengaduan konstitusional, dimana salah satunya adalah negara Jerman.  Contoh kasus yang cukup terkenal di sana adalah ketika masyarakat muslim di Jerman mengajukan permohonan constitutional complaint karena adanya larangan penyembelihan hewan berdasarkan UU Perlindungan Hewan. Masyarakat muslim merasa berkeberatan atas larangan itu karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama.

Ajaran Islam justru mewajibkan hewan disembelih sebelum halal dimakan. Federal Constitutional Court akhirnya mengabulkan permohonan dengan pertimbangan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Sementara, larangan penyembelihan hewan hanya diatur dengan aturan di bawah konstitusi. Selain Jerman, sejumlah negara lain yang juga menerapkan constitutional court antara lain Afrika Selatan, Korea Selatan, Azerbaijan, Bavaria, dan Kroasia.

Sejatinya, pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 telah muncul usulan constitutional complaint sebagai salah satu kewenangan MK sebagaimana dikemukakan I Dewa Gede Palguna dalam rapat Pleno Panitia Ad Hoc MPR RI (Perubahan UUD 1945) tahun 2000. Namun, usulan tersebut tidak disetujui dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena tujuan utama dibentuknya MK adalah sebagai lembaga judicial review undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga menghindari adanya penumpukan perkara seperti yang terjadi di Federal Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi Jerman).

Tetapi, tidak adanya kewenangan memutus pengaduan konstitusional tidak berarti MK tidak memiliki elemen pengaduan konstitusional sama sekali. MK memiliki kewenangan memutus Pengujian Undang-Undang (PUU) yang dalam beberapa aspek memiliki persamaan dengan constituional complaint. Pemberian legal standing kepada perorangan warga negara dalam PUU sebenarnya merupakan elemen dari mekanisme pengaduan konstitusional, khususnya pada saat permohonan diajukan oleh perseorangan yang telah mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan nyata akibat diberlakukannya suatu ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkara PUU di MK yang diajukan oleh perorangan warga negara yang mengalami kerugian nyata dan spesifik memiliki karakter constitutional complaint

Mekanisme pengaduan konstitusional ke MK tentunya juga kekurangan yang perlu dipikirkan. Jimly Asshiddiqie menilai tidak mudah memberikan kewenangan itu kepada MK. Kelemahan yang utama dari adanya penambahan wewenang mengadili pengaduan konstitusional adalah terjadinya penumpukan perkara di MK karena objek pengaduan konstitusional yang sangat luas.  Selain itu, diperlukan amandemen UUD NRI 1945 karena kewenangan MK hanya terbatas pada empat kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) saja, dimana norma pasal ini bersifat tertutup. Lain hal dengan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki normanya bersifat terbuka. Anak kalimat, “…dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” dalam Pasal 24A UUD NRI 1945 memungkinkan penambahan kewenangan MA tanpa perlu mengubah UUD NRI 1945. 

Kemudian, constitutional complaint bisa membuat MK berbenturan dengan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila seseorang merasa dilanggar HAM maka orang tersebut bisa mengajukan constitutional complaint ke MK atau pengadilan HAM. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi jika satu kasus bisa dibawa ke dua pengadilan berbeda. MK menilai bahwa hal ini sudah menabrak asas kepastian hukum. Terakhir, pada titik tertentu di beberapa negara kewenangan ini menempatkan MK sebagai lembaga yang lebih superior dibanding dengan MA karena putusan MA yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dibatalkan MK jika melanggar hak konstitusional warga negara. 

Pada akhirnya perlu kajian lebih mendalam lagi oleh para pemangku kepentingan apakah tepat bila MK ditambah lagi kewenangannya untuk mengadili, memeriksa, dan memutus constitutional complaint. Selain faktor teknis, hal yang perlu dipikirkan dalam penambahan kewenangan ini adalah faktor normatifnya, khususnya dalam kompetensi absolut antar pelaksana kekuasaan kehakiman. Jangan sampai niat baik untuk menjaga hak konstitusional warga negara malah mencoreng asas kepastian hukum itu sendiri. Apapun keputusannya nanti, kiranya hal tersebut adalah keputusan terbaik bagi masyarakat sebagai pemilik hak konstitusional dan bagi MK sebagai the guardian of constitution.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
1
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
1
Love
Win Win
1
Win
WTF WTF
0
WTF
Josua Satria Collins

Penulis merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Aktif dalam berbagai organisasi fakultas, seperti BEM FHUI, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, dan Law Art Performance. Selain itu penulis aktif dalam berbagai kepanitiaan diantaranya menjadi Project Officer Pemilu FHUI 2015. Tidak hanya itu, penulis pernah mengikuti berbagai lomba di antaranya Legislative Drafting dan Peradilan Semu Konstitusi. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kajian Ilmiah LK2 FHUI 2016.

Comments 2

  1. Tapi mahkamah Konstitusi kan sudah memberikan Constitutional complaint dalam bentuk pengajuan JR ke Mk. Menurut prof Arief hidayat selaku Ketua Mk mengatakan Setiap pengajuan JR sudah di perluas Kewenangan ny dri Pengujian Uu terhadap UUD 1945 skrg Pengaduan konstitusi terhadap Suatu UU yg bertentangan dgn UUD 1945

    1. Itulah makanya saya bilang bahwa tidak adanya kewenangan memutus pengaduan konstitusional tidak berarti MK tidak memiliki elemen pengaduan konstitusional sama sekali. JR tersebut adalah Constitutional Complaint secara terbatas. Karena objeknya hanyalah Undang Undang. Yang menjadi bahasan di sini adalah apakah penting penambahan wewenang bagi MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Constitutional Complaint secara luas, yakni objeknya tidak hanya sebatas UU, namun seluruh produk hukum pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945. 😀

Urgensi Constitutional Complaint Di Indonesia

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles