Menghadapi Degradasi Moralitas Kepolisian Melalui Reformasi Kultural

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang  No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun tujuan tersebut tidak akan terwujud bila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian seperti yang bisa kita lihat, belakangan ini banyak ditemui adanya gejala penurunan etika di kalangan aparat penegak hukum.

Dari sekian banyaknya agenda reformasi yang ada, kegagalan di bidang reformasi hukum khususnya penegakan hukum paling menyedihkan. Tingkat kepercayaan  masyarakat kepada penegak hokum, khususnya polisi, dari hari ke hari grafiknya terus mengalami penurunan dan sebaliknya pada tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap polisi semakin meningkat.

Pada tahun 2013 terdapat sebanyak 4.315 oknum keplisian melakukan pelanggaran, 169 polisi diberhentikan tidak dengan hormat, dan terdapat 197 anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Meski jumlah tersebut  jauh menyusut dari tahun sebelumnya yang berada di angka 661 kasus dan tahun sebelumnya pula 106 polisi personel tercatat melakukan tindak pidana, seharusnya Polri perlu memulai langkah baru dengan menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan.

Kemudian pada tahun 2013 pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengatakan, berdasarkan data yang didapatkannya dari Transparancy International Indonesia (TII), Polri adalah institusi yang paling korup pada tahun 2013 diantara praktik korupsi kepolisian negara lain di Asia Tenggara. Dimana praktik korupsi kepolisian di Indonesia menunjukkan angka yang paling tinggi, yaitu mencapai angka 75%, menyusul satu tingkat di bawahnya kepolisian Kamboja yang mendapat 65 %, dan Malaysia sebagai negara dengan praktik korupsi kepolisian paling minim dengan angka 12%. 

Kasus korupsi yang dilakukan petinggi Polisi Indonesia membuat rakyat geram. Sebut saja kasus Jendral Polisi (Purn) Rusdiharjo tentang penggelapan uang KBRI Malaysia, Irjen Pol (Purn) Udju Djuhaeri dengan kasus cek perjalanan, suap Miranda Gultom agar terpilih jadi Deputi Bank Indonesia, dan Komjen Pol (Purn) Susno Duadji terjerat kasus suap mantan anggota BIN Sjahril Djohan, serta lain sebagainya dimana kasus korupsi kepolisian telah menjamur dan meradang sampai pada tingkat daerah.

Tingginya pelanggaran kode etik kepolisian oleh para oknum polisi dari tingkat pusat hingga daerah, membuat degradasi moralitas kepolisian yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia dan membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Maka salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang ideal dalam suatu negara yang memiliki permasalahan kompleks penegak hukumnya yaitu melalui reformasi kultural dengan tujuan membangun dan menata kembali (reformasi) hukum (law making activities) berdasar keadilan sebagaimana mestinya sebagai upaya menghadapi degradasi moralitas kepolisian di Indonesia, yaitu mengubah paradigma masyarakat tentang intitusi kepolisian yang mengalami degradasi moral adalah mengubah budaya (kultur).

Apabila menilik sejarah, ada seorang tokoh besar Kepolisian Republik Indonesia yaitu Jenderal Soekanto. Amalan Jenderal Polisi R.S. Soekanto adalah reformasi kultural. Reformasi dalam hal ini artinya ingin kembali pada prinsip utama, yaitu profesi kepolisian sebagai pengayom, sebagai profesi luhur. Sehingga dalam melakukan reformasi kultural, penting bagi Polri untuk belajar dari sejarah Jenderal Polisi R.S Soekanto yang telah mengubah watak dan mental dari Polisi Kolonial menjadi Polisi Republik Indonesia. Fachrizal Afandi yang juga merupakan Koordinator Eksekutif PERSADA UB mengatakan rekomendasi kultural terhadap profesi kepolisian meliputi 3 (tiga) aspek diantaranya adalah:

  • Aspek pendidikan: Polri diharapkan melakukan evaluasi terhadap pola pendidikan dari yang bernuansa militer menjadi bernuansa sipil yang mengutamakan profesionalitas;
  • Aspek manajemen birokrasi: Polri harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas organisasi yang disesuaikan dengan semangat Undang-undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  • Aspek penegakan hukum, Polisi sebagai penyidik sipil dan alat kekuasaan yudisial dalam proses pencarian alat bukti haruslah dijamin independensinya dengan mengeliminir hierarki vertikal berdasarkan jabatan dan kepangkatan dan mulai memperkuat supervisi dan pengawasan dari lembaga penegak hukum lain dalam sistem peradilan pidana yang dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan dan pengadilan.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Leave a Reply