Selayang Pandang Hukum Pengangkutan Niaga Di Wilayah Perairan Indonesia


Indonesia secara geografis adalah negara kepulauan terdiri, yang memiliki wilayah perairan yang luas terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau. Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia meningkat seiring dengan laju pembangunan fisik ataupun psikis serta perkembangan penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan. Keadaan ini menjadi pendorong dan alasan pembangunan hukum dan pengangkutan modern dengan menggunakan alat pengangkut modern yang digerakkan secara mekanik. Dalam hal pengangkutan niaga yang melewati ataupun memasuki wilayah perairan Indonesia, diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Istilah niaga merupakan padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, atau menyewakan barang, menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan. Jadi, pengangkutan niaga merupakan penggunaan alat pengangkutan oleh penumpang atau pengirim ke tempat tujuan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa.

Pengangkutan perairan dengan kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dalam ketentuan Undang-Undang tersebut memuat bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem terdiri atas pengangkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Selain itu, pengangkutan perairan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia, yakni Buku II Bab V tentang Carter Kapal : BAB VA tentang Pengangkutan Barang dan Bab VB tentang Pengangkutan Penumpang.

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan, yang diangkat oleh Menteri Perhubungan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan, menjamin keselamatan, keamanan pelayaran. Terdapat juga suatu Mahkamah Pelayaran merupakan panel ahli yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perhubungan, bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal (Pasal 1 angka 45, 56, dan 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008).

Dalam hal menyelenggarakan pengangkutan niaga di wilayah perairan, kapal yang disediakan oleh pengangkutan laut harus memenuhi syarat keselamatan kapal yang ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian, kemudian dibuktikan dengan sertifikat keselamatan kapal disebut layak laut (seaworthiness). Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri Perhubungan. Sertifikat keselamatan yang dimaksud terdiri dari :

  • Sertifikat keselamatan kapal penumpang;
  • Sertifikat keselamatan kapal barang; dan
  • Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

Jika dalam pelaksanaan pengangkutan laut timbul kerugian akibat pengoperasian kapal yaitu:

  • kematian atau lukanya penumpang;
  • musnah, hilang, atau rusaknya barang muatan;
  • keterlambatan pengangkutan penumpang dan/atau barang;
  • kerugian pihak ketiga;

maka perusahaan pengangkutan perairan (laut) bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun, jika perusahaan pengangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahannya, maka perusahaan dapat dibebaskan dari sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Dalam hal untuk mengantisipasi tanggung jawab tersebut, perusahaan pengangkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Hambatan yang sering terjadi dalam pengangkutan perairan ialah:

  • Tidak disiplin waktu

Tidak disiplin waktu tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi semua pihak karena waktu berlayar makin lama, penumpang dan/atau pengirim barang banyak kehilangan waktu karena terlambat tiba di pelabuhan tujuan yang juga bermuara pada biaya makin meningkat.

  • Tidak disiplin muatan

Kelebihan pada batas maksimum kapal dapat menimbulkan kerugian berupa kapal cepat rusak, ketahanannya berkurang, berlayar makin lambat, ancaman keselamatan hingga pelabuhan tujuan.

  • Gangguan keamanan dan ketertiban

Pada penjualan karcis penumpang yang dikuasai oleh calo hingga penipuan harga karcis penumpang. Selain itu juga sering terjadi pencopetan dan pencurian diatas kapal.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

Selayang Pandang Hukum Pengangkutan Niaga Di Wilayah Perairan Indonesia

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles