Bolehkah Medsos Sebagai Wadah Complaint Produk Makanan?


Sejak era teknologi android popular di Indonesia, aktifitas penggunaan media sosial (medsos) seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, Line, BBM dan medsos lainnya tidak berjarak lagi dalam kehidupan penduduk Indonesia. Penggunaan medsos menjadi trend masa kini, apapun yang berkaitan dengan urusan sekolah, perkuliahan, pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan komunikasi pertemanan dan keluarga, kebutuhan transportasi dan lainnya berkaitan dengan medsos seperti lingkaran tak terputus.

Begitu banyak keuntungan dan kemudahan yang diberikan dari hadirnya medsos dalam kehidupan penduduk Indonesia, namun tidak menutup mata dengan meningkatnya penggunaan medsos meningkat pula dampak negatif dari hadirnya medsos apabila sang pengguna tidak menggunakannya dengan bijaksana.

Hampir dari kita semua tentu sering melihat keluh-kesah, gerakan atau protes terhadap ketidakpuasan yang dituangkan oleh pengguna medsos di akun medsos miliknya, bahkan kita pun terkadang melakukan hal yang sama bukan?. Namun, apa jadinya jika keluh-kesah, protes yang kita tuangkan/lontarkan kedalam medsos merugikan pihak lain? Seperti akhir-akhir ini viral pengguna medsos melontarkan protes dan keluh kesahnya terhadap produk makanan kemasan.seperti dilansir dari www.Brilio.net;

“Kasus Kecurigaan Konsumen Indomie” yang memposting di akun medsosnya kecurigaan temannya terkait produk indomie, postingannya yang menjadi viral, bukan hanya itu “ Kasus Meses Ceres berbelatung” seorang ibu melalui Facebooknya memposting pengaduan bahwa Ia membeli ceres pada sebuah toko serba ada. Meski tanggal kedaluarsa masih lama, ia menemukan sejumlah belatung di dalam kemasan.

Melihat kasus kebebasan menuangkan keluh-kesah, gerakan atau protes terhadap ketidakpusan melalui akun medsos melahirkan pertanyaan bagi penulis “Bolehkah Medsos Sebagai Wadah Complaint Produk  Makanan?”.

Mengacu pada kondisi tidak layak suatu produk makanan untuk dikonsumsi, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang yang dibeli (Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)). Namun, UUPK juga telah mengatur didalam pasal 45 angka (1) dan (2) yang berbunyi :

  • Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
  • Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Melalui ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa konsumen terdapat dua pilihan yakni melalui lembaga atau melalui peradilan untuk lembaga pemerintah telah membentuk satu lembaga “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”.

Jadi, seperti apa yang telah dijelaskan diatas bahwa complaint terhadap produk makanan dapat kita selesaikan berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang Indonesia. Hal ini juga memberikan didikan bagaimana seharusnya menyikapi dengan bijaksana penggunaan kepopularan media sosial. Jika kita tidak berhati-hati menggunakan medsos dimungkinkan keluh-kesah atau aksi protes yang dituangkan dalam media sosial yang belum dapat dipastikan kebenarannya dapat menimbulkan pencemaran nama baik pelaku usaha tersebut. Adapun terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE) pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 UU ITE ayat “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.


Sumber Hukum :

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik;
  • Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Lytha Dayanara Hutagalung

Berstatus sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Aktif dalam beberapa organisasi intra kampus yakni UKM Debat FH Unnes menjabat sebagai Kordinator Pemateri, Private Commercial Law Community dan Putri Kampus FH Unnes (papika) 2014-2016 . Penulis juga pernah mengikuti beberapa kompetisi Legal Drafting dan Debat. Minat penulis adalah pada bidang hukum khususnya Hukum perdata dagang.

Comments 0

Bolehkah Medsos Sebagai Wadah Complaint Produk Makanan?

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles