Kewajiban Retribusi atau Celah Tukang Parkir Gadungan?

Pernah parkir disuatu tempat di-budget dengan harga tinggi? Atau berhenti disuatu tempat tetapi dikenai parkir ? Bagaimana dengan tukang parkir gadungan yang memaksakan pembayaran parkir ?

Otonomi daerah (otoda) merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang daerah otonom salah satunya yakni membuat produk hukum daerah yang berfungsi sebagai alat pengaturan masyarakat daerahnya, sesuai dengan mandat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebagai salah satu komponen pemasukan ke kas negara, retribusi juga termasuk sebagai lingkup wewenang Pemerintah Daerah. Sehingga secara normatif, Pemerintah Daerah juga memiliki wewenang dalam mengelola retribusi daerah. Wewenang tersebut tidak hanya dalam lingkup menghimpun retribusi dari masyarakat tetapi juga berwenang dalam melindungi masyarakat terhadap penarikan pajak dan retibursi ilegal. Salah satu dari penarikan pajak ilegal adalah pajak parkir. Masih hangat munculnya petisi menolak tukang parkir gadungan di Kota Malang pertengahan tahun 2016 lalu memunculkan pertanyaan, apakah tidak ada pengawasan terhadap tukang parkir liar tersebut? Ada kalanya ketika masyarakat menikmati tempat-tempat umum seperti swalayan tiba-tiba dikenai retribusi parkir yang cukup mahal atau munculnya tukang parkir gadungan yang mengenakan tarif parkir kurang sesuai dengan jasa yang diberikan.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 definisi pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 definisi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lalu apa perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir ? Apakah yang selama ini kita bayarkan adalah bentuk pajak parkir atau retribusi parkir ? Pajak parkir sering diterapkan oleh swalayan skala besar, perusahaan-perusahaan, mall-mall yang mana telah disediakan tempat parkir dan tarif parkir tersebut telah ditentukan dengan jelas. Sedangkan retribusi parkir sering diterapkan di pinggir jalan dan tarif parkir terkadang tidak sesuai.

Apabila dikaitkan dengan tukang parkir gadungan, perlu terdapat Peraturan Daerah (PERDA) yang memang tegas yang dapat mengawasi pengenaan tarif baik pajak parkir maupun retribusi parkir. Pada kenyataan di lapangan, tidak hanya retribusi parkir yang tarifnya tidak sesuai, dengan kata lain, pajak parkir pun sering kali tidak sesuai. Suatu swalayan yang telah menyediakan tempat parkir namun tarif parkir adalah hak dari tukang parkir.  

Menurut Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan bahwa penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan. Tentunya tarif parkir perlu diperhatikan berdasarkan jenis pelayanan tersebut. Besarnya tarif parkir yang dikenakan kepada masyarakat tentunya juga perlu mengindahkan lampiran dari PERDA ini.


Sumber Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi
  3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

 

1 thought on “Kewajiban Retribusi atau Celah Tukang Parkir Gadungan?

  • Assalamu’alaikum,
    Artikel ini tidak memuaskan. Masih terdapat tanda tanya bila membaca artikel ini. Karena pembahasannya masih kurang jelas dan lengkap.
    Terimakasih

Leave a Reply