Pengeboman Rumah Sakit di Aleppo dalam kacamata Hukum Humaniter Internasional

Hukum Perang merupakan bagian tertua dari Hukum Internasional dan yang pertama dikodifikasi, separuh dari hukum perang merupakan hukum tertulis. Bagian terbesar dari hukum perang yang tertulis ini terdapat dalam keempat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang seluruhnya terdiri dari 427 pasal. Konvensi ini juga dikenal dengan nama Red Cross Conventions karena diprakarsai oleh International Committee of Red Cross. Istilah hukum humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Selanjutnya pada tahun 1972 – 1977 diadakan Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict.

Istilah hukum humaniter telah terjadi perubahan dari Hukum Perang (Laws of War), lewat Hukum Konflik Bersenjata (Laws of Armed Conflict) ke Hukum Humaniter (International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict).

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Suatu adagium yang bersifat paradox yang berbunyi: Si Vis Pacem Para Bellum, yang berarti siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk perang. Oleh karena itulah, sambil melanjutkan usaha untuk hidup sejahtera dalam suasana damai, pimpinan suatu bangsa dan negara harus mempersiapkan diri secara terus menerus menghadapi kekerasan yang potensial akan dilancarkan oleh bangsa dan negara lain, karena hampir dapat dipastikan dalam damai ada bibit perang, sedangkan perang cepat atau lambat akan – atau harus – diakhiri dengan perdamaian.

Didalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB maupun di Kellogg-Briand Pact tidak secara tegas melarang perang walaupun hal tersebut ditafsirkan oleh beberapa pakar bahwa itu sebagai larangan untuk berperang. Hukum humaniter mecoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiakan yang namanya perang. Selain itu Prof. Haryomataram juga mengatakan bahwa tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita / menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata / aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).

Laporan dari ICRC selama tahun 2013 sudah tercatat 1800 insiden kekerasan terhadap petugas medis, selain itu kekerasan juga ditujukan kepada pasien dan fasilitas medis. Tercatat 40 persen dari seluruh insiden serangan yang sudah dikonfirmasi merupakan sengangan pada atau di dalam fasiltas pelayanan kesehatan, selain itu rumah sakit dan pusat kesehatan di bom, ditembak atau dijarah yang mengakibatkan kerusakan yang sangat besar.

Akibat dari pertikaian senjata selain berdampak terhadap warga sipil, banyak juga objek-objek yang bukan seharusnya jadi sasaran malahan menjadi sasaran. Maka prinsip yang terpenting adalah prinsip perbedaan. 2 (dua) perbedaan yang sangat mendasar ialah pembedaan yang mana itu kombatan maupun penduduk sipil. Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan. Pembedaan itu tampak dengan adanya pernyataan bahwa satu-satunya sasaran sah yang dapat dituju dalam perang adalah melemahkan angkatan bersenjata musuh. Yang bukan anggota angakata bersenjata, yakni penduduk sipil, tidaklah merupakan sasaran perang yang sah.

Didalam Pasal 19 Paragraf 1 Konvensi Jenewa 1949 berbunyi bahwa “Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa. ……”. Selain itu Pasal 21 Konvensi Jenewa 1949 juga berbunyi bahwa: “Perlindungan dari serangan yang merupakan hak dari bangunan-bangunan tetap dan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak dari dinas kesehatan tidak akan berakhir kecuali jika bangunan-bangunan dan kesatuan-kesatuan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan perbuatan diluar kewajiban-kewajiban perikemanusiaan mereka yang merugikan musuh. Tetapi perlindungan hanya dapat berakhir sesudah diberikan peringatan sepatutnya dengan menyebutkan dimana perlu suatu batas waktu yang pantas dan setelah peringatan tersebut tetap tidak diindahkan”.

Selain itu, Pasal 12 ayat (1) Protokol tambahan tahun 1977 berbunyi:“Satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan”.

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Protokol tambahan tahun 1977 menyatakan “Obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan. (1). Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2); (2). Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitu jauh mengenai obyek-obyek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti”. Obyek sipil yang dimaksud dalam pasal tersebut juga termasuk sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah dikarenakan objek tersebut tidak memberikan keuntungan militer sama sekali. Walaupun ketentuan tersebut diatur dalam Additional Protocol I yang mana berlaku dalam konflik yang bersifat internasional, tetapi ketentuan tersebut telah menjadi kebiasaan internasional yang harus dihormati sehingga juga berlaku dalam konflik yang sifatnya internal atau yang lebih dikenal dengan non-international armed conflict. Seperti yang dikatakan oleh Mohammed Bedjaoui bahwa hukum humaniter adalah memanusiakan yang namanya perang.

 Rumah sakit tidak dapat dijadikan sebagai objek militer dikarenakan rumah sakit merupakan objek sipil yang dikemukan oleh Jean Pictet. Selain itu serangan terhadap rumah sakit juga dilarang dalam Pasal 19 Paragraf 1, Pasal 21 Konvensi Jenewa 1949, Pasal 12 ayat (1) Protokol tambahan tahun 1977 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Protokol tambahan tahun 1977 yang telah dikemukan diatas. Maka dari itu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar dan tidak diperbolahkan secara tegas oleh hukum humaniter.

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

Leave a Reply