Penistaan Agama : Pengaturan dan Penjelasannya

Penistaan Agama (blasphmemy) diatur dalam Buku 2 BAB XVI KUHP dibawah Bab Ketertiban Umum. Pada awalnya KUHP tidak mengatur delik berkaitan  dengan penistaan agama, yang ada adalah delik penistaan golongan (Pasal 156). Setelah ditetapkannya Penpres No. 1 Tahun 1965 kemudian menjadi UU No. 1/PNPS/1965,berdasarkan Pasal 4 UU No.1/PNPS/1965 tersebut  mengamanatkan agar diadakan pasal baru yaitu Pasal 156a kedalam KUHP yang diselipkan diantara Pasal 156 dan 157.

Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatau agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan YME.

Berdasarkan ketentuan diatas terdapat 3(tiga) hal yang diancam pidana apabila dilakukan di muka umum yaitu:

  1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama;
  2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan terhadap suatau agama;
  3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknnya bersifat penodaan terhadap suatu agama.

Mengenai pembuktian penghinaan agama harus memenuhi unsur-unsur “dengan sengaja” dan “dengan maksud” dalam Pasal tersebut. Meskipun begitu kesengajaan disini paling tidak adanya “Bewuste Schuld” (kealpaan tidak disadari) dan tidak perlu adanya “animus in juriandi” atau (niat untuk menghina). Animus in juriandi itu ditempatkan dlm konteks Mens Rea dan Delik Materil bentuknya. Merujuk pd Putusan MA RI, perbuatan tsb diartikan “dlm bentuk penghinaan” (MA RI No. 37K/Kr/1957.21.12.1957 Juncto No. 71K/Kr/1973.14.7.1976.

Asal mula pasal tersebut dijelaskan oleh Drs. Abdul Gani Karim pada Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana tahun 1975 mengatakan bahwa yang ingin dilindungi dari konsep “delik terhadap agama” ini adalah kesucian agama itu sendiri, sebab agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya.

Dalam pelaksanannya, tercatat beberapa kasus Penistaan Agama yang sudah diputus oleh Pengadilan bahkan sampai tingkat Kasasi. Pertama, Kasus Arswendo Atmowiloto yang diputuskan terbuktu bersalah melakukan penodaan agama sbgmna dimaksud dlm Pasal 156a KUHP dan divonis 5 tahun penjara dengan pertimbangan bahwa membuat angket yang menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan manusia yang dapat jelas merendahkan derajat Rasullah. Kedua, Kasus Lia Aminuddin (alias Lia Eden) diputuskan bersalah melakukan penodaan agama dimaksud dalam Pasal 156a KUHP dengan pertimbangan bahwa telah membuat pengakuan sbg utusan Tuhan dan melakukan penafsiran terhadap bbrpa ayat al-quran yg tidak sesuai kaidan penafsiran. Ketiga, Kasus Ardi Husaindiputus bersalah melakukan penodaan agama (Pasal 156a KUHP) dgn pertimbangan Ajaran dan Kitab Laduni yang diamalkan dan diajarkan bertentangan dng akidan dan syariat islam dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Kelima, Kasus Roy (-Shalat Dwi Bahasa), diputuskan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan surat atau gambar yang isinya menyatakan permusuhan, penghinaan terhadap golongan penduduk di Indonesia (Pasal 157 ayat (1) KUHP).

Dalam hukum pidana Belanda tindak pidana penghujatan thd Agama, Penuntut Umum tidak perlu membuktikan tentang adanya perasaan ketuhanan/keagamaan yang ternodai krn delik menista agama salah satu tujuannya adlh untuk melindungi kepentingan publik atau adanya keresahan masyarkaat. Ahli hukum pidana Teuku Nasrulah mengatakan bahwa telah menjadi yurisprudensi bahwa meskipun pelaku penista agama menyatakan tidak dengan sengaja atau tidak mempunyai maksud untuk menista agama/Tuhan/nabi, namun Mahkamah Agung tetap menghukum yang bersangkutan (Kasus Anggota PKI), asalkan dapat dibuktikan bahwa tulisan, lisan, atau perbuatan orang tersebut dengan menggunakan akal yang layak/sewajarnya/sepatutnya dapat memperkirakan bahwa perbuatannya tersebut dapat berpotensi menimbulkan keresahan/reaksi/gangguan di masyarakat (ketertiban umum).

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

2 thoughts on “Penistaan Agama : Pengaturan dan Penjelasannya

  • kak, berarti hanya yang “menimbulkan keresahan” saja yang bisa dituntut?
    sebagaimana yang saya lihat di lingkungan sekitar saya, sangat banyak pihak yang dengan sengaja melakukan penafsiran terhadap kepercayaan orang lain. salah satu penafsiran itu adalah dengan menulis buku dan jelas-jelas penulis berniat agar pembaca tidak lagi mengimani kepercayaan yang telah dia bahas dalam buku tersebut… terima kasih

    • Menurut saya, itu adalah utk pembuktian terkait delik agama tsb, kalau si pelaku tdk mengakui perbuatannya adalah sengaja/ tidak utk menodai maka dapat diukur dr implikasi perbuatannya apakah menimbulkan keresahan di masyarakat,

Leave a Reply