Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan


Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Masyarakat hukum adat telah diakui secara konstitusional keberadaannya dan terdapat hal yang melekat erat dengan masyarakat hukum adat yaitu hak atas tanah ulayat. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan menurut menurut Cornelius van Vollenhoven Tanah Ulayat adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat adat secara kolektif. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Di dalam Konstitusi juga telah menyebutkan secara tegas dan menjamin bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Di dalam UU P3H terdapat beberapa norma yang cenderung dapat penulis katakan meng-kriminalisasi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dengan dalil untuk melindungi hutan dari setiap orang yang berusaha untuk melakukan penebangan kayu di wilayah hutan Indonesia. Dalam pasal 11 ayat (4) UU P3H dikatakan sebagai berikut:

”masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penulis melihat hal ini merupakan perampasan hak-hak ulayat masyarakat hukum adat atas bumi, air, dan kekayaan alam di wilayahnya sendiri, dan juga sebagai pelanggaran hak konstitusional terhadap masyarakat hukum adat. Kemudian menurut penulis terdapat ketidaksesuaian yang kedua terhadap pasal 54 terkait dengan adanya Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dalam hal ini unsur dari masyarakat hukum adat tidak diikutsertakan di dalamnya, hanya berisikan unsur yang terdiri dari kementrian terkait atau dalam hal ini kementrian kehutanan, kepolisian serta kejaksaan  padahal dalam hal ini peran masyarakat hukum adat sangatlah penting terlebih korelasi yang sangat erat antara masyarakat hukum adat dengan wilayah hutan yang menjadi tempat tinggalnya sejak dari pendahulu mereka.  Penulis berpendapat bahwa UU P3H tersebut salah sasaran ketika berbicara mengenai pemberantasan ataupun pencegahan terhadap perusakan hutan, karena apabila kita me-review beberapa kasus yang terjadi terkait perusakan hutan, pelaku dari perusakan hutan tersebut mayoritas dilakukan oleh korporasi atau yang kita sebut dengan rechtpersoon, sedangkan Undang-Undang tersebut dirasa lebih membatasi pada hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat desa sekitarnya yang hidup bergantung dari hutan karena dituduh sebagai pelaku kejahatan pengrusakan hutan. UU P3H tersebut justru masih belum bisa menentukan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku korporasi apabila melakukan perusakan hutan seperti apa yang dirumuskan di dalam Undang Undang tersebut. Memang bukanlah hal yang mudah ketika membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korporasi terhadap suatu tindak pidana. Terlebih hukum pidana khususnya dalam hal penegakannya dianggap sebagai obat terakhir atau Ultimum Remidium, sehingga kebanyakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah sebatas sanksi administrasi ataupun denda. Sementara itu, menurut Prof. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. dalam bukunya dijelaskan bahwa korban dalam kejahatan korporasi terbagi menjadi dua korban yakni potential victim  dan actual victim. Sehingga ketika suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana terlebih dalam hal perusakan hutan yang cenderung mengakibatkan kerugian yang begitu banyak, luas, dan besar, maka kiranya sangatlah tidak adil apabila korporasi atau pelaku tersebut hanyalah diberikan sanksi berupa administrasi ataupun denda.

Dari beberapa ketidaksesuaian seperti yang telah penulis sampaikan diatas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau UU P3H tersebut merupakan salah satu dari sekian produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Kemudian apabila dilihat dari perspektif politik hukum pidana, potensi atau peluang terjadinya kejahatan yang dihasilkan dari celah yang ada dalam UU P3H tersebut merupakan “crime by design “, yang artinya bahwa kejahatan tersebut dapat terjadi ketika memang ada celah dan/atau didukung dari regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat ironi apabila kita telaah mengenai proses penegakan hukum pidana terlebih pada bagaimana cara untuk mengurangi dan membuat jera para pelaku kejahatan ketika memang konsep “crime by design “ tersebut menjadi akar atau sumber dari permasalahan yang ada. Hal tersebut sangatlah disayangkan ketika pemerintah tengah gencar merumuskan sasaran pembangunan di bidang hukum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas serta terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.


Referensi :

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

Amrullah Arief. 2015.POLITIK HUKUM PIDANA Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender). Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 11

Buku I AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019,  Bab 6.4.1 (Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan), hlm. 118-119.

 Sumber Hukum :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?

What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Pekik Pramudika

Mahasiswa Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan konsentrasi Jurusan Penegakan Hukum Pidana, tergabung dalam Criminal Law Student’s Association (CLSA) University of Jember

Comments 0

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles