CYBER TROOPS


“Social media is addictive precisely because it gives us something which the real world lacks: it gives us immediacy, direction, a sense of clarity and value as an individual” – David Amerland, The Social Media Mind

Indonesia merupakan negara yang membuka lebar pendapat setiap warga negaranya. Hak untuk menyuarakan pendapat dijunjung tinggi sebagai salah satu hak asasi dan hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Namun, hak konstitusional yang didapat tersebut membuka celah bagi kejahatan-kejahatan terorganisir untuk membuat paradigma kepentingan di masyarakat. Hangat dikening bagaimana problematika pengerahan massa melalui petisi-petisi dukungan termuatnya kembali Palestina dalam Google Map atau bagaimana pengerahan massa mengawal Pemilihan Presiden RI 2012 lalu. Tentunya fenoma baru tersebut tidak lepas dari kehadiran Cyber Troops.

Cyber Troops atau pasukan dunia maya merupakan pengarahan kelompok-kelompok yang memiliki tujuan menggiring opini di dunia maya dan diharapkan melalui penggiringan opini tersebut dapat menguntungkan kelompok tertentu. Tren cyber troops tidak hanya berhenti pada Pilpres 2012 lalu, Pilkada DKI Jakarta 2017 ini diprediksi juga akan kembali menghadirkan pengiringan opini di dunia maya. Dilansir oleh Kompas.com dan Tribunnews.com menyebutkan beberapa ciri-ciri cyber troops yang dapat dikenali, antara lain:

  1. Bahasa yang digunakan berulang
  2. Terdapat 2 (dua) jenis akun. Akun anonim adalah akun “sampingan” milik seseorang baik yang terdapat di media sosial maupun situs lainnya yang memungkinkan sang pemilik menyusupkan opini. Pada kolom profile, sang pemilik akan menyamarkan identitas aslinya dan akun psuedonim adalah akun yang kurang lebih sama, namun pada kolom profile sang pemilik akan mengisinya dengan data-data yang sama sekali bertentangan dengan pemiliknya. Akun “sampingan” atau yang juga akrab disebut sebagai “klonengan” di sejumlah forum itu, berguna agar si pemilik dapat menyusupkan opini beberapa kali di laman situs yang sama, dengan akun berbeda.

Lalu bagaimana hukum menyikapi cyber troops? Tak ubahnya sebuah aksi diam-diam melalui media massa, cyber troops acap kali menggunakan penggiringan opini sebagai salah satu upaya menguntungkan beberapa pihak yang berkepentingan. Menggiring opini dengan menyebarkan berita-berita yang simpang siur. Strategi cyber troops yang cenderung memprovokasi masyarakat terhadap sebuah isu dapat merugikan pihak lain. Pengertian berita palsu atau berita bohong telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan Pasal 390 KUH Pidana. Dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat sanksi terhadap penyebaran berita palsu, yakni dapat dikenai penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.0000.


REFERENSI :

http://www.kompasiana.com/imam.prasetyo4/cyber-troop-jokowi-semakin-menggila_54f741d3a333110c0f8b46a2

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/31/13550451/Ciri-ciri.Cyber.Troops.di.Media.Sosial.

http://news.okezone.com/read/2016/11/16/337/1543284/kapolri-ada-cyber-troops-di-medsos-jangan-terprovokasi-informasi-hoax

SUMBER HUKUM :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
1
Win
WTF WTF
0
WTF

Comments 0

CYBER TROOPS

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles