Kajian Kritis RUU Jabatan Hakim


Februari 2015, Badan Legislasi DPR telah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Hal ini mendatangkan pro kontra di kalangan masyarakat terutama di kalangan hakim dan pegiat hukum. Adapun yang paling menuai pro kontra adalah terkait kedudukan hakim dari Aparatur sipil negara menjadi Pejabat negara. Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim adalah seorang pejabat negara. Namun dalam paket UU Perubahan tentang UU Peradilan Tahun 2009 hakim sama sekali tidak disebut sebagai pejabat negara, melainkan sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.  Peraturan  perundang-undangan lain yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan  hak kepegawaian hakim, juga tidak menyebutkan hakim sebagai pejabat negara. Sebaliknya, dalam beberapa peraturan yang mengatur mengenai hak dan fasilitas pejabat negara,  hakim (selain hakim agung) selalu dikecualikan.

Kemunculan RUU jabatan hakim dalam Prolegnas tentu akan memberikan dampak masif terkait kepastian, baik dalam hal kepastian rekrutmen; kepastian masa kerja; kepastian metode promosi, mutasi; kepastian remunerasi, kepastian kesejahteraan; dan kepastian hak-hak lain yang melekat pada jabatan. Kepastian ini akan berpengaruh pada kesejahteraan para hakim dan menekan sifat koruptif individu hakim (dorongan hakim untuk mengambil keuntungan lebih dari jabatannya karena desakan ekonomi akibat minimnya kesejahteraan). Kesejahteraan penting untuk terpenuhi dalam rangka menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang bermartabat, terhormat dan berwibawa, sehingga menaikan dan menjaga kehormatan hakim (professional) dan memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman (independen).

Hal penting yang perlu menjadi catatan dalam RUU jabatan hakim ini yang paling urgent menurut penulis adalah terkait usia minimum dan usia maksimum untuk mendaftar menjadi calon hakim. Hal lain yang juga perlu menjadi assesment adalah terkait sejauh mana potensi jumlah calon hakim jika usia minimum dinaikkan dari 25 tahun menjadi 30 tahun. Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dikarenakan di usia 30 tahun ke atas umumnya usia dimana para calon telah menikah dan memiliki anak dan dengan kebutuhan dasar yang lebih tinggi, kondisi seperti ini secara tidak langsung akan berdampak pada ekspektasi terkait pendapatan yang juga semakin tinggi.

Terlepas dari catatan-catatan diatas, secara general dengan diaturnya jabatan hakim menjadi Undang-undang menurut penulis merupakan suatu langkah yang tepat. Hal ini dipertegas dengan mengingat bahwa: (a) materi muatan UU adalah hal-hal yang diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan Undang-undang yakni dalam (Pasal 7 ayat [1] UU No. 10 Tahun 2004 jo. UU No.12 Tahun 2011); (b) kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang sejajar dengan eksekutif. Tidak tepat jika pengaturan jabatan hakim diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh eksekutif, kecuali pada tingkatan peraturan pelaksanaan;  dan (c) status hakim merupakan konsekuensi dari sistem penyatuan atap yang mempunyai dampak fundamental terhadap susunan organisasi badan peradilan, khususnya terhadap status dan pengelolaan hakim dari tingkat pertama hingga MA. Namun yang perlu digarisbawahi dalam proses pengesahan RUU jabatan hakim tersebut diharapkan agar tidak terkesan terburu-buru dan dalam keadaan panik. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya celah dalam RUU tersebut yang bisa mempengaruhi indepedensi hakim serta masih adanya beberapa pasal dalam UU tersebut yang butuh untuk dikaji ulang terutama terkait pasal syarat-syarat untuk menjadi hakim, pola recruitment hakim, sistem promosi mutasi, serta terkait masa usia pensiun hakim.


Sumber Hukum :

RUU Jabatan Hakim usulan DPR

UU Nomor 43 Tahun 1999

UU Nomor 48 Tahun 2009

UU No. 10 Tahun 2004 jo. UU No.12 Tahun 2011

Bagaimana reaksi Kamu tentang artikel ini ?


What's Your Reaction?

Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Like Like
0
Like
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Faqih Lutfi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Aktif di organisasi GAMASIS FH Unpad dan VONIS FH Unpad. A long life learner.

Comments 0

Kajian Kritis RUU Jabatan Hakim

log in

Become a part of our community!

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Join BoomBox Community

Back to
log in
Choose A Format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles